Selasa , 24 Oktober 2017
Home / Pemerintah / PEMPROV NTB TERUS LAKUKAN PERBAIKAN SAKIP
Wagub saat menerima tim dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yang mengadakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip/LKJP) Reformasi Birokrasi dan zona Integritas Tahun 2017, di gedung Graha Bhakti kantor Gubernur NTB, Senin (23/10/2017) pagi.

PEMPROV NTB TERUS LAKUKAN PERBAIKAN SAKIP

MATARAM,DS-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Muh. Amin SH. M.Si menegaskan dalam upaya meningkatkan kinerja menuju terwujudnya good and clean government, Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan berbagai perbaikan akuntabilitas kinerja instansinya. Sejak tahun 2016 lalu, telah dilakukan perbaikan yang menyangkut keselarasan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan daerah, serta capaian indikator kinerja pembangunan.

Ikhtiar itu, kata Wagub, berhasil mengantarkan NTB memperoleh nilai SAKIP B dari yang sebelumnya selalu CC. Karenanya, Wagub kelahiran Sumbawa itu menyambut baik upaya Kemenpan RB mengawal pembenahan reformasi birokrasi. Terlebih dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sakip dan Peraturan Menpan Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi Sakip, mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan, pelaporan dan evaluasi, sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang dijalankan, untuk kemudian diinformasikan kepada publik.

Hal itu disampaikan Wagub saat menerima tim dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yang mengadakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip/LKJP) Reformasi Birokrasi dan zona Integritas Tahun 2017, di gedung Graha Bhakti kantor Gubernur NTB, Senin (23/10/2017) pagi.

Ia berharap melalui penerapan e-Sakip untuk pertama kalinya pada tahun 2017 di seluruh perangkat daerah Provinsi NTB, diharapkan dapat menjamin sinergitas keselarasan dan konsistensi kinerja instansi pemerintah. Wagub menyebut keseriusan kab/kota yang juga turut menerapkan e sakip, menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah secara bersama menghadirkan kinerja instansi yang akuntabel.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah 2 Kementerian PAN-RB, Dra Nadimah MBA mewakili anggota tim yang lain, menyebut tujuan timnya melakukan evaluasi adalah bukan untuk mengaudit, tetapi hanya “memotret” tentang kemajuan, progres penerimaan kebijakaan baik yang terkait dengan penerapan reformasi birokrasi, kinerja instansi dan zona integritas.

“Kehadiran kami Ini menunjukkan mungkin lebih tepat dikatakan sebagai evaluator bukan auditor,” ujarnya. Dengan posisi sebagai evaluator maka ada unsur pembinaan untuk bisa melihat kekurangan, selanjutnya dapat melakukan pendampingan untuk perbaikan yang lebih baik dalam implementasi kedepan.

Nadimah juga mengungkap, sebagai salah satu pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan Sakip, Provinsi NTB pada tahun 2016 lalu berhasil menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Dengan total 60,64, NTB dapat meraih nilai B, disusul kota mataram dengan total 58,88 pada nilai CC dan Kabupaten Lombok Barat 50,83 nilai CC.

Namun keberhasilan ini tentu harus terus ditingkatkan demi mendukung tercapainya sasaran reformasi birokrasi, yakni mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien, yang memberikan pelayanan publik yang baik, dan bersih.

Sebelumnya, Kepala Biro Organisasi H. Yusron Hadi dalam laporannya menyampaikan, kegiatan evaluasi berlangsung dua hari, tanggal 23-24 Oktober 2017. Dijadwalkan, hari pertama ini akan berlangsung evaluasi Sakip dan reformasi birokrasi di seluruh OPD lingkup pemprov NTB, dan hari kedua untuk evaluasi zona integritas dengab dua sampel, di RSUD Provinsi dan RSJ Mutiara Sukma.

Yusron melaporkan berbagai upaya dan terobosan dilakukan guna meningkatkan kualitas sakip/lakip di Provinsi NTB, diantaranya melalui penerapan ENTEBEPLAN, yang didalamnya memuat e-RPJMD, e-RKPD, e-KUA/PPAS. Hal ini, untuk memastikan bahwa dalam tataran perencanaan, telah diupayakan keselarasan dan konsistensi kebijakan antar dokumen dan perencanaan. Hasil kerja ENTEBEPLAN ini, akan menjadi input dalam e-budgeting melalui instrumen Simda. Kemudian hasil dari Simda berupa APBD, akan dilaksanakan melalui DPA masing-masing OPD pada tiap eksekusi program.hm

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

TGB Jamu Tamu dengan Kesenian Bernuansa Islam

MATARAM, DS – Sebanyak 400 orang peserta Konferensi Multaqa Nasional IV Alumni Al Azhar, Mesir telah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *