Rabu , 6 Desember 2017
Home / Pemerintah / Pemprov NTB Raih Predikat Zonasi Hijau Ombudsman RI
Kepala Ombudsman Perwakilan NTB memperlihatkan penghargaan yang diterima Pemprov NTB

Pemprov NTB Raih Predikat Zonasi Hijau Ombudsman RI

MATARAM, DS – Ombudsman RI memberi penghargaan predikat kepatuhan tinggi (zonasi hijau) pada pemprov NTB dan  Pemkot Mataram atas kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Penghargaan yang diberikan kepada Pemprov dan Pemkot Mataram dirasa sangat spesial lantaran Pemprov NTB sebelumnya masuk pada zona kuning pada tahun 2016 lalu. Saat ini, nilai NTB yang berkisar 97,58 dirasa paling tinggi dan mengungguli sebanyak 22 provinsi lainnya di Indonesia.

Sementara, Pemkot Mataram mendapatkan peringkat kedua nilai kepatuhan tinggi dari 45 Kota di seluruh Indonesia, yakni dengan nilai mencapai 96,14 poin. Sedangkan, nilai kepatuhan tertinggi katagori Pemerintah Kota diraih oleh Kota Manado dengan nilai 97,32.

Pemberian penghargaan sendiri dilakukan secara langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Prof Dr Azulian Rivai di Balai Kartini Jakarta pada Selasa (5/12).

Ketua Ombudsman RI, Prof Dr Azulian Rivai mengatakan pemberian penghargaan bagi pemda di Indonesia kali ini, tidak lain menjadi tolak ukur perkembangan kepatuhan pemerintah di daerah. Sebab, saat ini, predikat kepatuhan telah menjadi acuan pemerintah pusat melalui Bappenas dalam menentukan beberapa kriteria penilaian dan perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah.

Terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, Adhar Hakim, mengaku senang jika perkembangan sejumlah pemerintah kota dan kabupaten serta Provinsi NTB mengalami progres menggembirakan dalam perbaikan kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik.

Ia menuturkan, jika penghargaan sebelumnya telah terlebih dahulu diraih Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa yang juga meraih predikat kepatuhan tinggi (zona hijau). Menurutnya, pihaknya juga telah melakukan penelitian dan penilaian kepatuhan di 3 kabupaten lain di NTB. Diantaranya, Pemkab KLU, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Meski demikian, kata Adhar, ke tiga pemda itu masih berada dalam tingkat kepatuhan rendah (zonasi merah). “Pemkab KLU hanya meraih nilai 48,76, Kabupaten Lombok Tengah 48,60, dan Kabupaten Lombok Timur dengan nilai 31,45,” ujarnya.

Adhar menjelaskan, pihaknya sejak tahun 2013 lalu, telah mulai melaksanakan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah terhadap standar pelayanan publik, terutama 14 komponen standar pelayanan berdasarkan ketentuan pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.

Bahkan, lanjut dia, sejak tahun 2015 penilaian kepatuhan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Adhar menambahkan, hasil penilaian diklasifikasikan dengan menggunakan traffic light system. Yakni, penilaian kepatuhan tinggi (zonasi hijau) dengan dengan nilai antara 81-100, penilaian kepatuhan sedang (zonasi kuning) dengan nilai antara 51-80, dan penilaian kepatuhan rendah (zonasi merah) dengan nilai 50-0.

“Yang prinsip, metode penilaian dilakukan secara tertutup, artinya pihak Ombudsman RI tidak akan memberitahukan kapan waktu penilaian akan dilakukan kepada setiap institusi yang akan dinilai,” tandas Adhar Hakim. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

PRESIDEN JOKO WIDODO KEMBALI KUNJUNGI NTB

MATARAM,DS-Presiden RI, Bapak Ir.H.Joko Widodo kembali melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *