Sabtu , 12 Agustus 2017
Home / Pemerintah / PEMPROV LUNCURKAN NTB PLANING
Gubernur pada Sosialiasasi dan Launching Perencanaan Berbasis Elektronik 'eNTebe Planing' di ruang paripurna DPRD NTB, Jumat (118)

PEMPROV LUNCURKAN NTB PLANING

MATARAM, DS –  Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi, menegaskan, perbaikan tata kelola penganggaran berbasis teknologi informasi melalui ‘enTebe Planing’ di lingkup SKPD pemprov NTB merupakan sebuah kewajiban.  Menurutnya, meski saat ini pola penganggaran NTB dirasa sudah sangat baik, namun oleh KPK hal itu dirasa belum sempurna.
“Inilah dasar kita luncurkan sistem informasi yang terpadu melalu ‘enTebe Planing’. Sehingga, ada keterpaduan program perioritas dengan pencapaiannya untuk dapat kita ukur kedepannya,” ungkap Gubernur menjawab wartawan usai menghadiri  saat menghadiri Sosialiasasi dan Launching Perencanaan Berbasis Elektronik ‘eNTebe Planing’ di ruang paripurna DPRD NTB, Jumat (11/8) petang.
TGB mengaku, adanya sistem elektronik dalam penganggaran akan dapat membuat anggaran yang disusun tidak tumpang tindih. Sehingga, duplikasi anggaran, serta munculnya anggaran siluman akan bisa dicegah.
“Sistem elektronik ini membuat kita dapat terus memedomi aturan. Jadi penyelewengan itu bisa kita minimalisir,” kata Gubernur.
Dalam sosialisasi itu, KPK RI memberi penekanan khusus pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Ada lima tahapan yang harus benar-benar bersih dari niat korupsi.
Tahapan itu dimulai dari perencanaan. Setelah perencanaan baik, dilanjutkan dengan penganggaran dan pelaksanaan.
Tahapan keempat berupa pengendalian yang dalam hal ini penguatan pada evaluasi dan pengawasan. Tahap terakhir adalah pelaporan atau pertanggungjawaban.
Karena itulah,  kata, Gubernur, pihaknya ingin memulai penetapan yang bersifat e-planing pada penganggaran setelah pembahsan APBD Perubahan 2017 rampung. Yakni, dimulai saat APBD murni 2018.
“Apalagi masalah ini juga merupakan pesan dari Presiden Joko Widodo kepada semua kepala daerah di Indonesia,” tandas TGB.
Sementara itu, Kasatgas Unit Korsup Pencegahan KPK, Asep Rahman Suanda mengaku, jika program pelaksanaan e-planing dalam penganggaran di Indonesia, baru dilakukan di oleh sebanyak 22 provinsi dan 350 kabupaten/kota. Oleh karena itu, KPK akan terus menerapkan pola penganggaran tersebut agar publik dapat mengetahui proses penganggarannya.
“Provinsi NTB bagian daerah di Indonesia yang kita dorong menerapkan e-planing dalam penyusunan perencanaan hingga fase penganggarannya,” ujar Asep Rahman Suanda.fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Sidak TGB Minta SKPD Pelayanan Publik Perbaiki Layanan

MATARAM, DS – Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi melakukan sidak ke beberapa instansi layanan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *