Senin , 12 Juni 2017
Home / Pemerintah / OTT KPK soal WTP, NTB Akui Tak Beri Fasilitas Apapun ke BPK
Wagub NTB H. Muhamad Amin SH MSi

OTT KPK soal WTP, NTB Akui Tak Beri Fasilitas Apapun ke BPK

MATARAM, DS – Wakil Gubernur NTB H. Muhamad Amin menegaskan, raihan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama lima kali berturut-turut yang disematkan ke provinsi NTB, dipastikan tanpa adanya dugaan suap atau pemberian fasilitas ke pihak auditor BPK.

Menurutnya, kasus operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait dengan pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) beberapa hari lalu, hanya bersifat kasuistis.

“Sehingga, tidak bisa digeneralisir ke daerah lainnya di Indonesia, termasuk NTB soal raihan opini WTP tersebut,” tegas Wagub menjawab wartawan usai menghadiri sidang paripurna DPRD NTB, Selasa (30/5).

Ia mengatakan, raihan lima kali opini WTP NTB, dikarenakan, faktor kerja keras terkait penyajian laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, dugaan jika ada pemberian terhadap oknum auditor BPK dipastikan terbantahkan.

Pasalnya, lanjut Wagub, tindak lanjut BPK NTB dari seribuan kasus temuan yang berpotensi merugikan keuangan di wilayahnya, malah sudah 90 persen kasusnya sudah dituntaskan oleh pemrov NTB. “Oleh karena itu, BPK menyebutkan, jika NTB masuk provinsi paling patuh nomor dua di kawasan timur Indonesia soal respon atas temuan kasus selama ini,” ujar Wagub.

Meski demikian, Wagub Amin mengaku, kasus OTT KPK terkait WTP itu menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar lebih taat pada peraturan yang sudah berlaku selama ini.

“Kami tak mau pakai gensi-gensi. Yang jelas, banyak pelajaran soal kasus OTT itu, kami berharap mudah-mudahan dapat opini WTP yang keenam di tahun ini. Ngapaian kita takut, optimislah dapat yang keenam. Karena, kita memang kerja keras memperbaiki laporan keuangan selama ini,” tandas Wagub Amin. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Empat SKPD Pemprov Tak Patuh, Gubernur Warning PNS Main-main di Keuangan

MATARAM, DS – Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi menegaskan, tidak boleh para PNS di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *