Rabu , 18 April 2018
Home / Pemerintah / Lotim Sandang Predikat Paling Progresif Tangani RTLH 
Pjs Bupati Lotim ketika menerima penghargaan

Lotim Sandang Predikat Paling Progresif Tangani RTLH 

MATARAM,DS- – Menyiapkan pemukiman dan perumahan yang layak merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai upaya melindungi segenap bangsa. Dalam kaitan ini, Kabupaten Lombok Timur menerima penghargaan sebagai kabupaten yang paling progresif menangani RTLH dari dana desa.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Timur, Ahmad Subhan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat secara terpadu melaksanakan program penuntasan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin melalui program rehabilitasi RTLH di kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat.

Memastikan jumlah rumah tangga sasaran dan ketersediaan anggaran untuk pembiayaan program-program tersebut kurun waktu tahun anggaran 2015-2018, telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang kerjasama pembiayaan rehabilitasi RTLH di NTB.

Untuk Kabupaten Lombok Timur, sebagai salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten telah berkomitmen untuk mengurangi jumlah RTLH. Pada tahun 2014. Pemkab Lombok Timur  menyiapkan anggaran sebesar Rp 30 milyar melalui APBD untuk 4000 unit rumah. Di tahun berikutnya, Pemkab mendorong penganggaran untuk rehabilitasi RTLH dari dana desa dan dapat dianggarkan untuk 3.815 unit rumah dengan total anggaran dari APBDes se-Kabupaten Lombok Timur sebesar 28.612.500.

Komitmen besar tersebut dituangkan dalam surat edaran Bupati Lombok Timur Nomor : 141/102/PMPD/2015 tentang Kebijakan Terhadap Penganggaran RTLH. Ini merupakan kebijakan pertama yang diterapkan di NTB sebagai langkah pengintegrasian RPJMDes dengan RPJMD Kabupaten yang mengharuskan pemerintah desa untuk mencantumkan pelaksanaan pembangunan RTLH dalam penyusunan APBDesnya.

Tidak hanya mewajibkan Pemerintah Desa mencantumkan pelaksanaan pembangunan RTLH, surat edaran Bupati Lombok Timur tersebut juga mengatur besaran dana untuk rehabilitasi RTLH yang disesuaikan dengan besaran dana transfer yang diterima. Untuk kisaran Rp 500 juta-Rp 700 juta dianggarkan sebanyak 12 unit. Sedangkan, untuk kisaran Rp 700 juta-Rp 1 milyar dianggarkan 18 unit dan untuk Rp 1 milyar lebih, maka jumlah RTLH yang harus direhabilitasi sebanyak 25 unit dengan besaran anggaran untuk tiap-tiap unit sebesar 7,5 juta.

Tahun 2017 lalu, sekira Rp 22,4 milyar lebih telah dialokasikan untuk penanganan RTLH dari Alokasi Dana Desa. Tidak hanya itu, sebanyak 1.411 unit rumah juga ditangani melalui sejumlah program, semisal 498 unit dari bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), melalui program rumah layak huni pemprov dibangun 209 unit, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 650 unit, dari DAU sebanyak 4 unit dan dari BAZNAS sebanyak 50 unit.

Pelaksanaan rehabilitasi RTLH di Kabupaten Lombok Timur mendapat apresiasi pemerintah pusat maupun provinsi. Berkat keberhasilan tersebut, jumlah rumah yang mendapatkan bantuan rehab mengalami peningkatan. Dari program BSPS tahun 2018 meningkat menjadi 720 unit. Sementara dari Pemprov berjumlah 640 unit, DAU bertambah menjadi 84 unit.

Atas keberhasilan ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai kabupaten yang paling progresif penggunaan dana desa untuk rehabilitasi RTLH. Penghargaan diserahkan Gubernur NTB diterima Penjabat Sementara (PjS) Bupati Lombok Timur, H. Ahsanul Khalik pada acara Musrenbang Provinsi NTB yang dilangsungkan di Mataram, Senin (16/4). kis

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

GUBERNUR NTB TEKANKAN SEMANGAT BEKERJA BAGI KEPALA OPD

MATARAM,DS-Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menekankan agar semangat kepala OPD di lingkup Pemerintah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *