Rabu , 28 November 2018
Home / Pemerintah / Lotim Alihkan Layanan Adminduk ke Kecamatan
Lokakarya Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui BAKSO dan SID. Kegiatan ini dibuka Wakil Bupati Lombok Timur,  H. Rumaksi,

Lotim Alihkan Layanan Adminduk ke Kecamatan

SELONG,DS-Dalam rangka menyamakan persepsi dan menyepakati peran antarpelaksana layanan BAKSO (Bikin Admnistrsi Kependudukan Secara Online) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan di Sistem Informasi Desa (SID) di desa serta menyusun draf model mekanisme kolaborasi BAKSO dan SID untuk mendukung layanan yang lebih baik, Dinas Dukcapil Lombok Timur bekerja sama dengan KOMPAK NTB menggelar Loka Karya Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui BAKSO (Bikin Admnistrsi Kependudukan Secara Online) dan SID (Sistem Informasi Desa). Kegiatan ini dibuka Wakil Bupati Lombok Timur,  H. Rumaksi, Selasa (27/11) di Aula Bappeda Lombok Timur.

Wabup Lotim dalam sambutannya menyampaikan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan berupa KTP, KK, Akte Kelahiran, dan lain-lain  berperan penting dan strategis bagi masyarakat. Terlebih saat ini, setiap pelayanan publik mempersyaratkan adanya kepemilikan dokumen kependudukan sebagai identitas resmi bagi setiap pemohon pelayanan.

Dikatakan Rumaksi, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepemilikan dokumen kependudukan adalah hak setiap warga masyarakat dan menjadi kewajiban Negara untuk memberikannya. Maka sudah menjadi tugas pemerintah memberikan pelayanan yang sedekat-dekatnya dan semudah-mudahnya bagi masyarakat.

Untuk itulah, Rumaksi berharap munculnya peran aktif dari semua unsure pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan yang terdekat dengan masyarakat guna memberikan pelayanan yang tertib, akurat, dan dinamis agar menghasilkan data kependudukan yang valid. Keberadaan data ini sangat dibutuhkan sebagai dasar perencanaan dalam mengambil kebijakan di semua sektor pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan perhatian besar akan pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Karena itulah, pemerintah mengambil kebijakan mengalihkan pelayanan dokumen adminduk ke masing-masing kecamatan untuk memudahkan masyarakat.

“Untuk itulah, kami mengambil kebijakan mengembalikan pengurusan administrasi kependudukan yang semula berpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kemasing-masing kecamatan. Kebijakan ini diambil untuk memudahkan masyarakat dan mendekatkan pelayanan, terlebih selamaini pelayanan administrasi kependudukan terkesan berbelit-belit dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat,” tegas Rumaksi.

Aplikasi BAKSO dan SID diharapkan dapat membantu desa memfasilitasi pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan lebih berkualitas.

Berdasarkan laporan KOMPAK Provinsi NTB,  di Kabupaten Lombok Timur dalam dua tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan kepemilikan adminstrasi kependudukan, khususnya akta kelahiran anak berusia 0-18 tahun diatas 7 %.  Sementara berdasarkan data Dukcapil per-Februari 2015, sejumlah 319.590 (76.59%) yang telah memiliki akte kelahirandan 97,662 (23,41%) masih belum memiliki akte kelahiran. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya yaitu 120.750 (30,16%) anak.

Beberapa regulasi yang telah dihasilkan dengan dukungan KOMPAK yang terkait adminduk di Kabupaten Lombok Timur, antara lain, adanya Peraturan Bupati nomor 40 Tahun 2014 tentang pembebasan denda administrasi keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2018, desamengalokasikan operasional adminduk dalam anggaran pendapatan dan belanja desadan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran Melalui Jalur Instansi Kesehatan, Pendidikan dan Desa/Kelurahan.

Dukcapil  juga telah menandatangani berbagai MoU dengan beberapa OPD terkait. Salah satunya pada Agustus 2018 lalu dengan Dinas PMD terkait dengan pemanfaatan NIK dan KTP dalam layanan lingkup tugas DPMD. Karena itu harapan untuk menjadikan desa sebagai pusat data ter-update dan dimanfaatkan untuk sumber perencanaan pembangunan bias terwujud. Kaitannya dengan itu Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memandang penting untuk meningkatkan kapasitas dan sumberdaya manusia di desa terkait dengan sinergi dan integrasiantara SID-BDT (Basis Data Terpadu) dan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) sebagai sistem basis pendataan.(kis)

 

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

427 Personil TNI Gempa Lombok Ditarik Bertahap

KLU, DS – Sebanyak 427 personel Satgas yang telah bertugas membantu rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *