Selasa , 27 November 2018
Home / Pemerintah / Fraksi PDIP Sebut Peningkatan Dana Perjalanan Dinas Tak Wajar
Drs. H.Ruslan Turmudzi

Fraksi PDIP Sebut Peningkatan Dana Perjalanan Dinas Tak Wajar

MATARAM, DS – Program efesiensi atau penghematan dalam penggunaan anggaran pada APBD tahun 2019 harus mulai dilakukan oleh Pemprov dan DPRD NTB. Pasalnya, jumlah APBD NTB saat ini mengalami penurunan pendapatan daerah yang signifikan. Akibatnya, Pemda NTB hanya akan mengandalkan dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, H. Ruslan Turmudzi, mengatakan keprihatinanya atas kondisi postur APBD NTB yang tertuang dalam KUA/PPAS APBD 2019 yang hanya bergantung pada bantuan dan dana transfer dari pemerintah pusat melalui APBN.

“Jadi, dalam penyusunan anggarannya, seharusnya efesiensi dan penghematan anggaran haruslah kita kedepankan,” ujarnya menjawab wartawan, Senin (26/11).

Ruslan menegaskan, perlu menyuarakan penghematan. Lantaran, dalam postur APBD saat ini, justru dana perjalanan dinas, baik di level eksekutif dan legislatif jumlahnya meningkat daripada tahun sebelumnya.

Menurutnya, pola penggaran yang dilakukan TAPD pemprov NTB sangat bertolak belakang dengan pidato gubernur dan wakil gubernur NTB yang menekankan adanya efisiensi perjalanan dinas minimal 12 persen dari anggaran tahun sebelumnya.

“Ini sekarang kebalik. Yakni, setiap langkah dihitung perjalanan dinas, baik luar negeri maupun luar daerah. Angkanya sangat fantastis mencapai Rp 138 miliar,” tegas Ruslan.

Ia mengatakan, angka senilai Rp 138 miliar itu yang dianggarkan untuk perjalanan dinas, justru di luar evaluasi dan monitoring ekskutif dan legislatif.

Padahal, kata Ruslan, seharusnya pembiayaan perjalanan dinas itu, jangan terlalu banyak. Mengingat,  saat ini, kegiatan fisik, belanja modal yang dinikmati warga NTB berkurang. Termasuk, program kegiatan untuk warga di 10 kabupaten/kota di NTB juga sama sekali minim dialokasikan.

“Kalau pak gubernur berpergian keluar NTB untuk mencari dana juga harus kita ukur.  Sebab, sekarang ini polanya adalah money follow program dan beda kayak dulu yang menganut money follow function. Sehingga, sekarang kita harus lihat program. Yakni, seberapa besar program itu berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi bagi daerah, maka itu yang penting untuk dilihat,” jelas Ruslan.

Selain perjalanan dinas. Menurut dia, penambahan alokasi belanja hibah yang juga diperbesar angkanya dirasa tidak tepat.  Oleh karena itu, Ruslan pun getol tidak sependapat dalam rapat pembahasan anggaran APBD NTB tahun 2019 saat bersama TAPD pemprov dan Banggar DPRD NTB.

“Tadi itu, saya keras bersuara dalam rangka apakah pertambahan belanja hibah sudah kah dihitung seberapa besar kontribusi dana hibah yang sekian ratus miliar dalam rangka penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi NTB. Mereka pada jawab enggak pernah. Wajarlah kalau saya marah-marah dan interupsi saat pembahasan rapat tadi,” tegas Ruslan.

Ia meminta, inventarisasi dan transparansi dalam pembahasan, serta penyusunan anggaran perlu lebih cermat dilakukan.

“Kalau sama, ya sama saja dengan pemimpin yang lama. Artinya kita tidak gemilang, kan gemilang itu lepas landas. Sekali lagi, jangan sampai gelap dan menghilang. Itulah skrg harus direalisasi program secara rasional,” tandas Ruslan Turmudzi. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Wapres JK Deadline Pengerjaan Rumah dan Fatsum Harus Tuntas Maret 2019

MATARAM, DS – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan pembangunan rumah dan fasilitas umum (fatsum) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *