MATARAM, DS – Sebanyak 165 Kepala desa yang tergabung Forum Kepala Desa (FKD) se-Kabupaten Sumbawa mendatangi kantor DPRD NTB pada Senin (24/7). Mereka mempertanyakan langkah Pemprov NTB yang hingga kini belum pernah sekalipun memberikan alokasi dana bantuan keuangan guna menunjang perbaikan infrastruktur di wilayah mereka.
Padahal, di sejumlah daerah lainnya di Indonesia, seperti di provinsi Jawa Barat (Jabar), dana bantuan provinsi melalui APBD telah berjalan lama. “Untuk sementara ini, dana yang diterima pihak desa hanya berasal dari APBN dan APBD kabupaten Sumbawa, sedangkan dari APBD NTB sama sekali tidak ada alias nol persen,” ungkap Ketua FKD Sumbawa, Baharudin dalam hearing di kantor DPRD NTB, Senin (24/7).
Ia mengaku heran atas tidak teralokasinya dana bantuan melalui APBD NTB ke semua desa. Padahal, jika merujuk kemampuan daerah, maka alokasi anggaran itu dirasa mampu. Mengingat, pemerintah desa hanya membutuhkan sejumlah perbaikan kecil di bidang infrastruktur yang diperlukan masyarakat. Diantaranya, program normalisasi sungai, bronjong sungai, perbaikan jalan usaha tani dan saluran irigasi.
“Kita tidak butuh dana besar hanya sekitar Rp 100-300 juta saja dari pemprov NTB. Jika ada dana itu, maka akan sangat membantu dan melengkapi dana yang sudah dikelola oleh desa selama ini,” ujar Bahrudin.
Menjawab hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD NTB bidang Fisik, Pembangunan dan Pertambangan, Nurdin Ranggabarani MH mengaku, jika ketimpangan anggaran oleh pemprov NTB tidak saja pada pemerintah desa, namun juga menyasar kewilayahan antara Pulau Sumbawa dan Lombok.
Menurutnya, dari total Rp 5,6 triliun dana alokasi bantuan pemprov ke pemda kabupaten/kota di NTB, justru hanya 10-15 persen yang menyasar wilayah kabupaten Sumbawa. Parahnya, dana yang masuk ke desa teralokasi untuk kelompok-kelompok dan bukan dikelola oleh desa.
“Porsi ini jelas tidak adil, jadi agar ada alokasi dana khusus untuk desa melalui bantuan APBD NTB, maka perlu ada sebuah perda yang memayunginya. Sehingga, bantuan itu bisa terus menerus dialokasikan tiap tahunnya,” tegas Nurdin.
Politisi PPP itu memastikan, akan mengawal aspirasi ratusan kepala desa di Sumbawa itu. Bahkan, ia berkomitmen akan melakukan lobi ke seluruh anggota DPRD NTB agar menyuarakan hal serupa terkait adanya pengalokasian dana bantuan pemprov ke desa dalam pembahasan APBD kedepannya.
“Termasuk, Bumdes pun juga harus dibantu fasilitasnya oleh APBD NTB. Bila perlu kita juga akan galang adanya perda percepatan pembangunan infrastruktur pertanian di desa, sehingga hasil pertanian rakyat bisa optimal kedepannya,” tandas Nurdin Ranggabarani MH.fahrul
