Selasa , 13 Juni 2017
Home / Pemerintah / Empat SKPD Pemprov Tak Patuh, Gubernur Warning PNS Main-main di Keuangan
TGH. Muhamad Zainul Majdi MA

Empat SKPD Pemprov Tak Patuh, Gubernur Warning PNS Main-main di Keuangan

MATARAM, DS – Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi menegaskan, tidak boleh para PNS di lingkup pemprov melakukan inovasi apapun pada sisi pengelolaan keuangan. Sebab, segala sistem keuangan sudah jelas ada aturan terkait metedologi pelaporannya.

Untuk itu, TGB menegaskan tidak segan-segan memberikan sanksi tegas jika ada penyelewengan yang dilakukan aparatnya.

“Awas jika ada yang berani bekerja keluar dari pedoman dan aturan yang sudah ada. Sekali lagi, sistem keuangan yang sudah baku itu harus terus dipedomi dan jangan sampai berani keluar dari koridor aturan,” tegas Gubernur menjawab wartawan usai sidang paripurna istimewa DPRD NTB, Rabu (31/5).

Gubernur mengatensi kinerja semua jajarannya yang dianggap tidak kenal henti, sehingga berdampak pada raihan opini WTP keenam kali. Meski demikian, terkait adanya empat temuan dan catatan terhadap kinerja empat SKPD lingkup pemprov oleh BPK RI. TGB berjanji akan segera melakukan pengecekan mulai dari perangkat internal SKPD hingga pihak rekanan selaku pelaksana kegiatan proyek tersebut.

Apalagi, menurutnya, masih ada sisa waktu perbaikan selama 60 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sampai sekarang, saya juga belum tahu detail subtansi temuan di empat SKPD itu. Namun yang jelas, disisa waktu 60 hari, kita akan coba lakukan perbaikan guna kita buka dan pelajari kasusnya,” ujar Gubernur.

Terkait sanksi terhadap empat SKPD tersebut, Gubernur mengaku akan melakukannya setelah diketahui persoalan mendasar atas temuan BPK tersebut. “Jika menyangkut soal keuangan, saya pastikan tidak akan ada ampunan pokoknya. Tapi itu nanti, setelah semua kita bedah masalahnya dengan detail,” tandasnya.

Diketahui, empat SKPD lingkup pemprov NTB yang masih tidak patuh itu, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekretariat DPRD NTB, RSUP NTB, dan Dinas PU NTB.

BPK menilai masih ada empat ketidak patuhan terhadap peraturan perundangan yang berdampak pada adanya sejumlah temuan yang dilakukan jajaran SKPD pemprov terkait, lima paket pekerjaan belanja modal (pekerjaan konstruksi) pada empat SKPD lingkup pemprov.

Fatalnya, angkanya cukup fantastis, lantaran dianggap tidak sesuai kontrak mencapai total Rp 651,2 miliar. Selanjutnya, perhitungan pembayaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang tidak sesuai ketentuan mencapai sebesar Rp 2,6 miliar.

“Berikutnya, PPH atas pasal 21 atas penghasilan jasa pelayanan RSUP NTB kurang potong sebesar Rp 1,7 miliar. Dan, pengelolaan restribusi jasa usaha penyewaan aset pemprov, serta piutang deviden yang hingga kini belum optimal,” tegas Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis saat menyampaikan sambutannya dalam sidang paripurna istimewa DPRD NTB. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

OTT KPK soal WTP, NTB Akui Tak Beri Fasilitas Apapun ke BPK

MATARAM, DS – Wakil Gubernur NTB H. Muhamad Amin menegaskan, raihan predikat opini Wajar Tanpa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *