Rabu , 9 Agustus 2017
Home / Pemerintah / Dari 14 Jenis Potensi Bencana di Indonesia, 11 Ada di NTB
membuka rapat koordinasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana Tahun 2017, di hotel Lombok Raya Mataram

Dari 14 Jenis Potensi Bencana di Indonesia, 11 Ada di NTB

MATARAM,DS-Dari 14 jenis potensi bencana di Indonesia, 11 di antaranya terdapat di Wilayah NTB. Penyebabnya adalah kondisi geologis NTB terutama di wilayah pegunungan dan pesisir pantai mulai dari barat sampai timur rawan bencana.

Mengantipasi kerentanan bencana tersebut, tidak hanya membutuhkan program penanganan secara komprehensif dan terintegrasi, tetapi juga penting menyiapkan masyarakat agar tangguh bencana.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Muh Amin, SH., M.Si menegaskan hal itu saat membuka rapat koordinasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana Tahun 2017, di hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (8/8/17).

Menurut Wagub, ketika terjadi bencana, sudah pasti akan menurunkan bahkan melumpuhkan tingkat produktivitas masyarakat. “Misalnya tidak sedikit lahan yang tadinya bisa ditanami ketika datang bencana banjir akan rusak, dan juga infrastrukturnya rusak,” ungkap Wagub sembari menegaskan bahwa semua pihak harus ikut berperan untuk ‘merecovery’ akibat bencana tersebut.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Wagub kelahiran Sumbawa itu mengingatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Karenanya, ia berharap dalam menjalankan amanah konstitusi tersebut, perlu disusun suatu konsep penangulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan menyeluruh — mulai pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pemerintah daerah dan semua pihak terkait, dimintanya untuk menyatukan langkah-langkah taktis yang cepat dan tepat untuk meminimalisir dampak bencana sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi resiko bencana di masa depan. “Sebagai langkah preventif, saya minta BPBD NTB selaku leading sector penanggulangan bencana lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar menjadi masyarakat tangguh bencana,” pinta Wagub.

Senada dengan Wagub, Asdep Tanggap Cepat Bencana, Kemenko PMK, Joko Yuwono, mengatakan, dari hasil Rakor ini diharapkan dapat diperoleh masukan-masukan dan pemikiran serta komitmen lebih jauh lagi agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan kebencanaan. Untuk selanjutnya dapat dirumuskan berbagai langkah upaya penanggulangan melalui keterpaduan kebijakan dan perencanaan khususnya dalam penguranga resiko bencana.

Herbin Manihuruk selaku Asdep PRB (Pengurangan Resiko Bencana) menambahkan, hasil indeks resiko bencana (database tahun 2014) dari 478 kabupaten/kota, 77% wilayah Indonesia merupakan resiko tinggi rawan bencana, untuk di NTB 88% dari wilayah ini menjadi lokasi prioritas.

Mengantisipasi bencana itu, kata Herbin, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah ¬†sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mengungkapkan gagasannya tentang upaya mewujudkan ketangguhan bencana di setiap desa. Artinya ketika terjadi bencana, kata dia maka pihak pertama yang bisa menyelamatkan masyarakat, bukan BPBD atau Tim SAR tetapi masyarakat sendiri. “25% bisa selamat karena diri sendiri, maka dari itu masyarakat harus kita internalisasikan bagaimana upaya-upaya penyelamatan diri,” tegasnya. hms

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Wagub : Alih Status Tenaga PKB/PLKB ke Pusat Harus Dimaknai Positif

MATARAM, DS – Pengalihan status kepegawaian sebanyak 458 orang tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB) dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *