Sabtu , 17 Juni 2017
Home / Pemerintah / 2016, Realisasi Pendapatan Daerah Tembus Rp 3,94 Triliun Lebih
Wagub NTB H. Muhamad Amin SH MSi saat menyampaikan pidato penjelasan Gubernur dalam sidang paripurna DPRD NT

2016, Realisasi Pendapatan Daerah Tembus Rp 3,94 Triliun Lebih

MATARAM, DS – Pemprov NTB merencanakan pendapatan daerah di tahun 2016 lalu mencapai Rp 3,8 triliun lebih. Sementara, realisasinya mencapai Rp 3,94 triliun lebih atau setara dengan 103,87 persen.

Wakil Gubernur H. Muhamad Amin mengatakan, realisasi pendapatan itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 1,45 triliun lebih, namun realisasinya hanya diperoleh angka sebesar Rp 1,35 triliun lebih.

“Sehingga, raihan Rp 1,35 triliun lebih PAD itu, setara dengan 93,78 persen,” ungkap Amin saat menyampaikan pidato penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD NTB tahun anggaran 2016, Kamis malam (15/6).

Wagub mengaku, khusus pendapatan transfer yang ditargetkan sebesar Rp 2,33 triliun lebih, justru realisasinya mampu meningkat mencapai sebesar Rp 2,58 triliun lebih atau setara dengan 110,65 persen.

Hal itu, sesuai item-item. Diantaranya, bagi hasil pajak yang ditargetkan sebesar 165,27 miliar rupiah lebih, namun realisasinya mencapai Rp 165,67 miliar lebih atau setara dengan 100,24 persen. Selanjutnya, bagi hasil bukan pajak yang ditargetkan sebesar Rp 82,67 miliar lebih, justru realisasinya mencapai Rp 209,36 miliar lebih atau setara dengan 253,23 persen.

Sementara, dana alokasi umum (DAU) yang ditargetkan sebesar Rp 955,79 miliar lebih, terealisasi sebesar Rp 1,11 triliun lebih atau 116,94 persen. Dan, dana alokasi khusus (DAK) yang ditargetkan sebesar Rp 504,71 miliar lebih, malah teralisasi sebesar Rp 254,4 miliar lebih atau setara 50,41 persen.

“Sedangkan, DAK non fisik yang ditargetkan sebesar Rp 625,14 miliar rupiah lebih, justru mengalami peningkatan realisasi mencapai Rp 835,9 miliar lebih atau 133,71 persen,” jelas Wagub Amin.

Menurutnya, kendati banyak realisasi pendapatan yang mengalami peningkatan, termasuk dana transfer. Nampaknya, dana kewajiban pemprov di tahun lalu, justru mengalami penurunan sebesar Rp 125,68 miliar lebih.
Padahal di tahun 2015 lalu, kewajiban jangka pendeknya mencapai sebesar Rp 133,8 miliar lebih. “Jadi, ada tren penurunan sebesar Rp 8,12 miliar lebih atau setara 6,07 persen dari kewajiban jangka pendek tahun 2015 lalu,” ujar Wagub Amin.

Ia menambahkan, terkait ekuitas yang mencapai sebesar Rp 11,76 triliun lebih, dipastikan mengalami peningkatan sebesar Rp 980,64 miliar lebih atau 9,09 persen dari ekuitas tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 10,78 triliun lebih.fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

WTP Lotim Sudah Diprediksi

SELONG,DS-Semua pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *