Sabtu , 5 Mei 2018
Home / Kesehatan / Digelontor Rp 31,22 Miliar untuk Proyek Rumah Warga Miskin NTB
Para pejabat TP4D provinsi NTB terlihat ikut aktif mengawal sosialisasi bantuan RLH warga miskin di Loteng

Digelontor Rp 31,22 Miliar untuk Proyek Rumah Warga Miskin NTB

LOTENG, DS – Bantuan pembangunan rumah layak huni (RLH) tipe 21 yang dirintis pemprov NTB disambut antusias masyarakat. Itu terlihat saat sosialisasi di aula Kantor Dinas PU Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang dihadiri warga desa Bunut Baok, Rabu (18/4).

Direncanakan, bantuan dengan total anggaran sebesar Rp 31,22 miliar lebih kali ini, akan akan menyasar sebanyak 1.129 unit rumah pada 175 desa sasaran di wilayah NTB.  Sementara, khusus di Kabupaten Loteng pada tahun 2018 ini, akan ada sebanyak 42 KK masyarakat yang akan mendapatkan bantuan dalam bentuk pembangunan rumah layak huni.

“Para penerimanya akan tersebar di 6 desa. Dimana, tiap desanya akan ada sebanyak 7 KK yang mendapatkan  bantuan rumah tersebut,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman provinsi NTB, Ir. Gusti Bagus Sugiartha, M.Sc menjawab wartawan, kemarin.

Ia mengaku, program pembangunan rumah layak huni ini akan memperoleh pendampingan dan pengawalan dari TP4D provinsi NTB yang bertugas memberi advice hukum agar proyek tersebut terlaksana secara tertib dan lancar.

TP4D sendiri adalah Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah provinsi NTB yang anggotanya merupakan gabungan tim dari Kejaksaan Tinggi NTB, Polda NTB dan Inspektorat Provinsi NTB.

“Oleh karena itu, disini hadir langsung berbagai pihak terkait. Diantaranya, Ely Rahmati dari Kejati NTB, Kompol Md. Sumardi dari Polda NTB dan GP.Aryadi dari Irbansus Inspektorat provinsi NTB saat sosialisasinya,” ujar Gusti Bagus.

Menurutnya, kriteria warga yang berhak menerima RLH adalah mereka yang sangat miskin. Yakni, usia diatas 40 tahun dan diutamakan yang sudah berkeluarga, memiliki tanah, namun  rumahnya kumuh/tidak layak huni.

Selanjutnya, mereka bersedia mengikuti ketentuan program pembangunan RLH. “Ini belum termasuk syarat lainnya terkait belum pernah mendapat bantuan serupa dan bersedia menerima rumah yang telah ditetapkan tipe 21,” jelas Gusti Bagus.

Ia menjelaskan, teknis pembangunan RLH akan dikerjakan oleh kontraktor yang memenuhi syarat, dengan anggaran sebesar Rp. 27 juta/ unit untuk di Pulau Lombok dan Rp.29 juta/unit untuk di Pulau Sumbawa. Sementara, secara teknis, dilakukan dengan memperioritaskan tenaga kerja setempat dan pemanfaatan material lokal.

“Tapi yang utama, seluruh prosesnya mendapatkan pendampingan dan pengawalan dari TP4D provinsi NTB,” tandas Gusti Bagus.

Sementara itu, pejabat Koordinator Jaksa pada Kejaksaan Tinggi NTB, Ely Rahmawati, MH menegaskan pembangunan RLH merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat.  Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk ikut mensukseskannya adalah dengan ikut aktif mengawasinya.

Teknisnya, kata Elly, sejak dari proses  penetapan masyarakat yang berhak mendapat bantuan, hingga pada saat kontaktor bekerja, diharapkan masyarakat penerima manfaat harus aktif ikut mengawasinya.

“Kalau dari awal sudah ikut  terlibat, nanti bapak dan ibu jadi enak menempatinya. Yang prinsip itu, para Kepala Desa agar cermat dan obyektif dalam melakukan verfikasi bersama tim, sehingga penerima manfaat benar-benar diprioritaskan bagi masyarakat yang tidak mampu,” tandasnya.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Erica Ajak Orangtua Perbanyak Konsumsi Ikan

MATARAM, DS – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi menghimbau para …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *