Selasa , 3 Oktober 2017
Home / Kesehatan / Kasus Pneumonia NTB Tertinggi 
Dua orang Kadis kesehatan di NTB yakni, Lombok Timur dan Lombok Barat tengah mengikuti media brifing program demonstrasi imunisasi pneumokokus

Kasus Pneumonia NTB Tertinggi 

MATARAM, DS – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan melaksanakan program imunisasi pneumonia di Pulau Lombok, NTB, Oktober tahun ini. Langkah itu dilakukan menyusul tingginya angka kasus pneumonia yang mencapai 6,38 persen di NTB dari total angka nasional sebesar 3,55 persen.

Bahkan, tak tanggung-tanggung pemerintah menyiapkan dana mencapai Rp 63, 5 miliar untuk menyukseskan program yang berlangsung di Lombok Barat dan Lombok Timur itu. Sebab, sekitar 55 persen kematian bayi disumbangkan oleh pneumonia.

“Dana yang kita siapkan ke Lombok sebagai bagian dari penurunan kasus pneumonia guna penambahan tiga vaksin baru, salah satunya yakni pneumokokus untuk mencegah pneumonia,” ujar Direktur Surveilance dan Karantina Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemkes), dr Elizabeth Jane Soepardi MPh DSc, menjawab wartawan saat media brifing program demonstrasi imunisasipneumokokus di ruang rapat utama (RRU) kantor Gubernur NTB, Senin (2/10).

Menurutnya, dipilihnya Pulau Lombok sebagai lokasi program lantaran kasus pneumonia paling tinggi di wilayah tersebut. Sehingga, adanya kegiatan tersebut diharapkan akan mampu terlihat data yang terdokumentasi untuk melihat dampak penurunan pneumonia yang sekaligus menurunkan angka kematian bayi.

“Adanya pemberian vaksin di Lombok, pemerintah ingin menunjukkan bahwa vaksin efektif menurunkan angka kematian bayi. Dan kita berharap, masyarakat juga mendukung, pemda juga harus mendukung. Dengan membawa bukti data, rekaman di sana, akan memudahkan pemerintah berjuang ke DPR dan menunjukkan langkah ini efektif,” kata Elizabeth.

Selain menurunkan angka kematian bayi, kata Jane, pemerintah juga berharap vaksin tersebut bisa mengurangi beban BPJS Kesehatan yang menyedot anggaran cukup tinggi karena merawat anak. Terlebih, harga vaksin tersebut sangat mahal, yakni satu dosisnya mencapai Rp 260.000.

“Sementara, kita perlu 3 dosis untuk satu anak. Itu harga pemerintah. Swasta lebih mahal, Rp 800.000 sampai Rp 1 juta untuk satu dosis ke satu anak. Jadi kami harap bila ini masuk program nasional tentu akan menguntungkan banyak pihak,” ungkapnya.

Jane mengatakan, pemberian vaksin di Lombok akan diberikan pada anak usia 2 dan 3 bulan, serta 12 bulan dalam periode 1 tahun. Ditahun kedua, diharapkan sudah ada hasil yang terlihat.

Menurutnya, program pemberian vaksin baru secara nasional yakni, vaksin polio inaktif (IPV), rubella (MR), rotavirus, Japanese ensefalitis dan pneumokokus (PCV). “Prinsipnya, vaksin pneumokokus untuk mencegah pneumonia akan digunakan di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), Sri Rejeki, menuturkan, vaksin memang bukan satu-satunya cara mengurangi kejadian pneumonia. Tetapi imunisasi adalah salah satu upaya yang cukup efektif mengurangi insiden pneumonia. Demontstrasi vaksin pneumokokus rencananya dilakukan di Lombok Barat dan Lombok Timur menggunakan vaksin PCV 13.

“Jumlah sasarannya di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 25.870 bayi, Kabupaten Lombok Barat 13.527 bayi, sehingga total yang divaksin adalah 39.397 bayi di NTB,” kata dia.

Menurutnya, anak-anak yang terkena  pneumonia  dipicu, karena faktor lingkungan yang kurang sehat. Salah satunya rumah yang tidak memiliki ventilasi yang berjalan baik.

“Di Lombok, selain banyak orang tuanya yang merokok juga masih banyak rumah yang bercampur tempat memasak nasinya didalam rumah. Kondisi ini sangat berbahaya bagi si bayi yang menghisapnya, sehingga balita di NTB sangat rentan terkena pneumonia itu,” ujar Sri Rejeki.

Saat ini angka kematian bayi di Pulau Lombok sangat tinggi, menyumbang kontribusi terbesar kematian bayi (76,73%) di tahun 2014. Angka ini merupakan akumulasi dari lima kabupaten kota di Pulau Lombok dengan insiden tertinggi di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat.

Pulau Lombok beberapa kali dijadikan tempat penelitian pneumonia. Di antaranya penelitian oleh Dr. Soewignyo di tahun 1997. Dari 1.200 sampel anak sehat, sebesar 48% terinfeksi kuman Streptococcus pneumonia. Kemudian hasil peneliti Prof. DR. dr. Sri Rezeki Hadinegoro SpA (K) tahun 2012 ditemukan dari 1200 sampel, terdapat 33% yang terinfeksi S. pneumonia.

Perilaku masyarakat yang belum menerapkan PHBS juga menjadi salah satu faktor kasus pneumonia di Pulau Lombok. Kondisi alam di Pulau Lombok yang kering dan berdebu menyebabkan kualitas udara tidak bagus. Selain itu sebagian besar penduduk NTB (70,75%) tinggal di Pulau Lombok sehingga menciptakan lingkungan yang padat penduduk.

“Beberapa faktor risiko pneumonia yang penting ditemukan di Pulau Lombok yaitu tinggal di hunian padat, terpapar polusi atau asap rokok, kurang gizi, dan tidak mendapatkan imunisasi lengkap,” jelas Sri Rejeki.

Harapannya dengan demonstrasi vaksin pneumonia yang dilakukan di Pulau Lombok dapat menyasar target-target potensial sehingga angka pneumonia dapat diturunkan, dibarengi penyadaran masyarakat setempat untuk mempraktekkan PHBS

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dr.Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menambahkan, jika program ini merupakan langkah awal sebelum menjadikan vaksin pneumonia sebagai program vaksin nasional. Tahapnya masih sangat panjang di mana setelah dilakukan demonstrasi ini kemudian dilanjutkan surveilan selama tiga tahun.

“Program vasksinasi pneumokokus secara nasional baru bisa dilakukan secara nasional jika sudah ada ketersediaan vaksinnya. Umumnya membutuhkan waktu lama. Dengan pilot project ini tidak dengan serta merta akan menjadi program nasional,” tandas Nurhandini Eka Dewi. fahrul.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

GUBERNUR dan WAGUB NTB Kompak

MATARAM,DS-Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi selalu kompak dan seperti sehati dengan Wakil Gubernur …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *