Senin , 12 Juni 2017
Home / Kesehatan / Gubernur : Penyembuhan Lebih Utama dari Gagah-Gagahan Saling Menyalahkan
Gubernur NTB (kanan) saat berdialog dengan para guru-guri yang berhasil menciptakan inovasi pada siswanya dalam acara Temu Inovasi Inspirasi dari Guru di Gedung Graha Bhakti Praja

Gubernur : Penyembuhan Lebih Utama dari Gagah-Gagahan Saling Menyalahkan

MATARAM, DS – Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi meminta kasus yang menimpa Muliati Binti Dahri Siatih (20), TKW asal Dusun Kloto, Desa Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang diduga menjadi korban kekerasan dan pelecehan oleh anak majikannya di Riyadh Saudi Arabia, seharusnya tidak terlalu di dramatisir berlebihan.

Menurutnya, yang kini diperlukan dari TKW itu adalah sisi kemanusian berupa penyembuhannya. Pasalnya, TKW itu sering mengeluh sakit-sakit menyusul sebelumnya ia sempat menjatuhkan diri dari lantai dua untuk menghindari pemerkosaan yang dilakukan anak majikannya.

“Tolong saya minta ke semua pihak, jika ada masalah TKI, utamakan masalah kemanusianya dulu, jangan cari nama, jangan mau gagah-gagahan dan nampang dari penderitaan TKW. Sekali lagi, jika TKW itu sakit, maka penyembuhannya dulu yang diutamakan. Ini semua adalah kerja kita bersama dan bukan personal para pihakl tertentu,” tegas Gubernur menjawab wartawan usai menghadiri Temu Inovasi Inspirasi dari Guru di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/4).

Menurutnya, ia tidak menghendaki kasus TKW asal KLU, Sri Rabitah yang diduga kehilangan satu ginjalnya terulang lagi pada kasus TKW lainnya. Untuk itu, pemprov berkomitmen sejak awal akan memilih fokus melakukan penanganan medis secara intensif setelah pihak Kemenlu RI, BNP2TKI pusat dan daerah melakukan pemulangan terhadap Muliati Binti Dahri Siatih ke NTB.

“Kami siap fokus memberi penanganan ekstra. Para dokter dan petugas medis terbaik sudah saya tugaskan mengawal penyembuhannya. Ingat, jangan sampai, kasus Sri Rabitah yang sudah kita tangani di RSUP provinsi NTB, tapi sehari setelahnya dia keluar sendiri meminta penanganan dilakukan diluar. Kan kasihan orang dikirim ke RSUP Sanglah, tapi hasilnya, kondisinya makin tidak baik,” ujar Gubernur.

Terkait perusahaan yang mengirimkan Muliati Binti Dahri Siatih (20) ke Riyadh Saudi Arabia. Yakni, PT Putra Timur yang berkantor cabang di Lombok Barat. TGB mengaku, jika pihaknya siap memberikan sangsi secara tegas. Sebabnya, dari hasil laporannya, perusahaan itu termasuk sepertiga PPTKIS di NTB yang terindikasi melakukan pola perekrutan TKI yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu ditandai perekrutannya awalnya adalah TKW ditawarkan menjadi petugas cleaning service namun prakteknya pasca ditempatkan berbeda. Yakni, menjadi pembantu rumah tangga (PRT).

“Saya sudah minta izin perusahaan yang memberangkatkannya tidak diperpanjang. Yang pastinya, PT Putra Timur juga termasuk sepertiga PPTKIS di NTB yang izinya tidak akan kita perpanjang lagi,” ucap Gubernur.

Menurutnya, membekukan izin perusahaan memang dirasa sulit. Lantaran, sejumlah persyaratan harus dilakukan. Diantaranya, ada bukti tertulis pelanggaran yang mereka lakukan. Namun, karena ada dasar komplain verbal oleh masyarakat. Yakni, perekrutannya dilakukan seorang pekerja lapangan (PL), yakni Pa’i asal Lombok Barat. Sehingga, hal tersebut jelas ada pelanggaran.

“Kalau PL yang rekrut kan sudah terbukti dan jelas, jika tidak ada sistem kontrak yang jelas. Sehingga jika ada masalah maka perusahaan lepas tangan. Ingat, PL itu bekerja, karena ada sistem komisi dari PPTKIS. Inilah asal muasal kita bersikap tegas. Prinispnya, banyak komplain akan praktek kayak gini, bahkan saat pengajian dan ketemu dengan masyarakat, persoalan perekrutan oleh PL ini yang mereka adukan ke saya,” jelas Gubernur.

TGB menambahkan, jika jajarannya yakni, Disnaker setempat telah berupaya melakukan pembinaan secara intensif selama ini. Namun lantaran,soal moral hazab. Yakni, terkait keuntungan, maka peraturan yang sudah ada itu akan mereka akalin.

“Kasus ini akan jadi momentum perbaikan tata kelola TKI kita kedepannya. Yang jelas, saya tidak mau main-main soal TKI ini. Karena, penindakan sesuai aturan untuk melindungi masyarakat akan saya lakukan,” tandas Gubernur.

Terpisah, Kepala BP3TKI Mataram, Mucharrom Ashadi menyampaikan, sudah berkoordinasi denga staf KBRI Riyadh, Arief untuk memonitor kondisi Muliati. Saat dia menghubungi, posisi tim KBRI baru akan berangkat ke tempat Muliati. “Beliau akan menyampaikan laporan perkembangan kondisi Muliati ke BNP2TKI dan BP3TKI Mataram setelah bertemu Muliati,” ujarnya.

Ia mengaku, koordinasi dengan Disnakertrans Provinsi NTB-pun dilakukan untuk penelusuran tekong atau PL yang memberangkatkannya. Bahkan, informasi awal sudah mengantongi nama PL yakin Pa’i asal Lombok Barat. Malah lanjutnya, langsung dikoordinasi dengan PLT Disnaker Lombok Barat untuk ditelusuri lebih mendalam.
“Kami masih bekerja, Insya Allah akan kita lanjutkan dengan memanggil Kantor Cabang PT Putra Timur yang diduga menempatkan TKW tersebut,” pungkasnya.

Diketahui, kasus ini mencuat lantaran salah satu teman Muliati yang juga berprofesi sebagai TKW memposting perihal nasib yang dialami kerabatnya itu di Facebook. Status yang menjadi viral itu diposting oleh akun bernama Putry Dumay pada Jumat (21/4) sekitar pukul 00.27 Wita.

“Minta tolong khususnya pak Gubernur NTB, TGB tolong urus kasus temen seperjuangan ku dia menjatuhkan diri dari lantai 2 karena mau diperkosa sama anak majikan,” ungkap Putry Dumay dalam tulisan di akunnya. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

ECO-GREEN, LANGKAH MAJU PEMBANGUNAN BERBASIS RAMAH LINGKUNGAN

MATARAM,DS-Pembangunan daerah berbasis eco-green merupakan agenda jangka panjang pemerintah provinsi NTB. Berbagai kebijakan dan peraturan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *