Sabtu , 2 September 2017
Home / Hukum / Wagub Amin Bantah IC Langar Aturan
Wagub Amin

Wagub Amin Bantah IC Langar Aturan

MATARAM, DS- Wagub H. Muhamad Amin membantah adanya dugaan pelanggaran aturan dalam penganggaran di mega proyek pembangunan Islamic Center (IC) yang telah diresmikan penggunaanya pada September tahun 2016 lalu.

Amin mengklaim semua proses telah dilakukan sesuai mekanisme. “Kan semuanya lewat persetujuan DPRD NTB dan lembaga lainnya telah pula melakukan audit. Jadi, mekanisme penganggaran seperti apa yang kita langgar itu,” tegas Wagub menjawab wartawan usai membuka Diklatpim NTB di Mataram, Rabu (9/8).

Menurutnya, adanya sumbangan dari masyarakat, termasuk para PNS pemprov NTB yang dipotong dana gaji mereka selama ini guna menyukseskan pembangunan IC NTB tersebut dapat dipertanggung jawabkan keberadaan dananya.  Oleh karena itu, tudingan PDIP NTB dirasa sangat tidak berdasar.

“Biasa ada pro kontra itu. Disitulah peran pemerintah untuk meluruskan sesuatu yang dianggap tabu terkait anggarannya agar dapat menjadi jelas,” ujar Wagub Amin lantang.

Terkait dibangunnya Masjid Hubbul Wathan di komplek IC, sementara sudah ada Masjid Raya At-Taqwa di sebelahnya,  Wagub menilai hal tersebut tidak usah dipolemikkan.

“Apanya yang salah jika pemerintah membangun masjid, kan hasilnya juga dirasakan oleh masyarakat saat ini. Biasalah kalau ada yang setuju dan tidak itu, kita sih santai saja menanggapi kritikan itu,” tandas Wagub Amin.

Diketahui, pembangunan Islamic Center (IC) NTB yang telah diresmikan penggunaanya saat Shalat Idul Adha 1437 sekitar September 2016 lalu oleh Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi.

Namun,  pembangunan lokasi MTQ Nasional yang telah menghabiskan dana mencapai ratusan miliar rupiah tersebut, penganggarannya diketahui melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2015 tentang  pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Parahnya, semua PNS Pemprov NTB telah dipotong dana gaji mereka setiap bulannya hanya sekadar menyukseskan pembangunannya.

Ketua DPD PDIP NTB H. Rahmat Hidayat, menegaskan, prinsip pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, jika pembangunan hanya fokus pada gaya-gayaan (prestise), namun prakteknya seperti IC yang malah membebankan daerah dalam hal pemeliharaannya, maka hal tidak tepat.

“Kami bukan menolak IC, karena itu dalam sejarahnya dirintis oleh Mantan Gubernur Serinata. Tapi yang kita soroti adalah sisi pembangunan IC yang kini membebankan uang daerah,” tegasnya menjawab wartawan, Selasa (8/8) petang.

Rahmat mengakui, telah banyak memperoleh laporan dari masyarakat, khususnya PNS di NTB yang mengeluhkan uang gaji mereka dipotong secara tiba-tiba guna menuntaskan pembangunan IC tersebut.

“Tindakan ini jelaslah nggak benar. Dulu sejarahnya, Pak Serinata selaku mantan Gubernur akan bangun IC itu dari penjualan scrab di PT. NNT, tapi ini kok pakai potong uang PNS,” ujarnya.

Menurut Anggota DPR RI dua periode itu mendukung jika pembangunan IC itu sebagai lokasi pusat pendidikan dan syiar peradaban agama Islam. Namun jika dibangun masjid seperti ini saat ini, maka hal tersebut masuk katagori proyek mubazir.

“Kan sudah ada Masjid Raya At-Taqwa di sebelag IC, ngapain lagi di bangun masjid di komplek IC tersebut.  Sekali lagi, ini sangat aneh, karena hanya di NTB yang pemdanya membangun masjid,” kata Rahmat lantang.

Ia mengakui, pembangunan IC NTB tidak masuk dalam RPJMD yang disusun oleh pemerintahan TGB-Amin saat kampanyenya lalu. Oleh karena itu, PDIP selaku parpol pengusung sangat perlu melakukan koreksi atas kebijakan pemprov NTB tersebut.

“Ingat PDIP itu pengusung utama pasangan TGB-Amin, wajarlah jika kita koreksi mana yang keliru programnya itu. Sekali lagi, ini sebagai bentuk moril kamu kepada rakyat pemilih yang terus mempertanyakan hal ini,” tandas Rahmat Hidayat.

Diketahui, IC NTB di jalan Udayana, Mataram menghabiskan dana pembangunan mencapai senilai Rp 500 miliar lebih. Dana itu, berasal dari APBD NTB sebesad Rp 350 miliar dan sebagian bersumber dari  dana hibah Rp 50 miliar yang berasal dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Sedangkan, selebihnya berasal dari dana masyarakat, serta bantuan dana corporate social responsibility Pertamina sebesar Rp 100 miliar. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

SIAPA BILANG BERPOLIGAMI TIDAK BAHAGIA?

SELONG,DS-Tak banyak laki-laki yang mampu menjalankan praktik poligami. Begitu juga dengan kaum Hawa, sangat sedikit …

No comments

  1. Your comment is awaiting moderation.

    hello!,I love your writing so a lot! share we keep up a correspondence more approximately your article
    on AOL? I need a specialist on this area to unravel my problem.

    May be that’s you! Taking a look forward to peer you.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *