Selasa , 7 November 2017
Home / Hukum / Wagub Akui Pelayanan Publik Belum Maksimal
Wagub H. Muhamad Amin saat meluncurkan aplikasi pelayanan publik yang memudahkan masyarakat melalui handphone

Wagub Akui Pelayanan Publik Belum Maksimal

MATARAM, DS – Penggunaaan teknologi informasi dibidang pelayanan publik di lingkup Pemprov NTB harus dimulai. Sebab, masyarakat hingga kini, terpantau masih mengeluhkan adanya pelayanan birokrasi yang berbelit-belit. Bahkan tidak saja sulit, namun juga membutuhkan waktu lama serta boros biaya.

Parahnya, praktek pungutan liar (pungli), serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelayanan birokrasi masih juga terjadi. Padahal, salah satu misi pembangunan yang diusung pemprovNTB adalah terwujudnya aparatur birokrasi yang bersih dan melayani.

Wakil Gubernur (Wagub) H. Muhamad Amin, mengaku masih banyak menerima pengaduan, terkait buruknya pelayanan birokrasi oleh aparat pemprov NTB yang disampaikan masyarakat melalui berbagai saluran. Diantaranya, secara langsung kepada atasan unit kerja pemberi layanan maupun media massa, SMS center, medsos, serta lembaga negara, seperti Ombudsman, Kepolisian dan Kejaksaan.

“Kita tidak boleh tutupi akan masih berlangsungnya praktik pelayanan publik yang kurang maksimal saat ini. Maka, dari itu, pembenahan pada sektor pelayanan publik. Diantaranya dengan memanfaatkan teknologi informasi harus disegerakan,”  ujar Wagub saat menyampaikan sambutannya usai membuka rapat desk dan peresmian sekretariat desk terpadu kendali penyelenggaraan pelayanan publik di Ruang Anggrek, Komplek Kantor Gubernur NTB, Senin (6/11).

Amin menegaskan, penggunaan tekonologi informasi melalui aplikasi handphone akan mampumemangkas alur pelayanan yang berbelit-belit. Khususnya, dapat mencegah praktik pungli  dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang atau KKN lainnya. “Kita harus fokus memberi pelayanan yang cepat, akurat, transparan, efektif dan  efisien agar praktik yang merusak birokrasi bisa kita hindarkan,” tegasnya.

Menurutnya, jika merujuk pedoman pada petunjuk teknis yang ada, diharapkan perbaikan sistem dan modernisasi pelayanan akan mampu menjawab harapan publik  akan  pelayanan yang semakin sedehana, mudah dan murah, tetapi tetap sesuai dengan koridor dan kebutuhan masyarakat.

“Seluruh OPD lingkup pemprov harus terus-menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan berbagai instrumen tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Wagub.

Sementara itu, Kepala Biro (Karo) Organisasi Setda NTB, H. Yusron Hadi, mengaku, jikapembentukan desk terpadu kendali penyelenggaraan pelayanan publik kali ini tidak lain untukmeningkatkan kualitas pelayanan publik.

Mantan Karo Humas itu menuturkan, manakala masih banyak hal-hal yang berkenaan dengan informasi pelayanan publik yang jsutru belum diketahui oleh masyarakat saat ini. Untuk itu, pihaknya mencoba membuat inovasi pelayanan publik yang akan memberikan informasi mengenai seluruh pelayanan publik, aduan pelayanan publik serta menilai tingkat kepuasan masyarakat mengenai pelayanan publik yang kesemuanya dilaksanakan  melalui aplikasi handphone.

“Kita rencanakan aplikasi ini akan diluncurkan pada saat HUT NTB tanggal 17 Desember 2017mendatang,” tandas Yusron.fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

 Bau Amis BPR, Kejati NTB Sudah Periksa 4 Saksi

MATARAM, DS – Dugaan adanya bau amis, terkait proses merger Perusahaan Daerah (PD)  Bank Perkreditan Rakyat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *