Senin , 9 April 2018
Home / Hukum / Tim Satber Pungli NTB Fokus Dalami Kasus Dugaan Pungli Prona
GP. Aryadi MH

Tim Satber Pungli NTB Fokus Dalami Kasus Dugaan Pungli Prona

MATARAM, DS –Sebanyak empat kasus dari total 50 kasus dugaan pungutan liar (pungli) program proyek operasi nasional agraria (Prona) yang telah dilaporkan oleh masyarakat masih terus didalamiTim Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) provinsi NTB. Dipastikan, laporan yang telah masuk ke Saber Pungli dari berbagai wilayah di NTB itu, akan berbeda cara penangananya dengan ratusan kasus yang telah masuk di Polda NTB terhitung sejak tahun 2017 lalu.

“Dari puluhan kasus yang masuk itu, setelah kita petakan, ada empat kasus yang hingga kini akan kita proses lebih intensif lagi,” ujar Sekretaris Tim Operasional Satgas Saber Pungli NTB, GP. Aryadi MH menjawab wartawan di ruang kerjanya, Rabu (4/4).

Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) pada Inspektorat provinsi NTB mengatakan umumnya laporan yang diadukan masyarakat terkait adanya praktik dugaan biaya kepengurusan sertifikat program nasional (prona) pertanahan yang jumlahnya variasi mencapai antara Rp 400.000 hingga Rp 700.000.

Menurutnya, laporan pungli dari warga secara administratif kategori pungli. Namun demikian, sejumlah kades membela diri bahwa uang yang dipungut itu digunakan untuk membeli patok, materai serta pembuatan sertifikat.

Selain itu, ada pula pungutan biaya Prona yang telah disumbangkan oleh aparat desa untuk pembangunan tempat ibadah (masjid). “Ini yang tengah kita klarifikasi dan koordinasikan dengan pemda kabupaten/kota terkait adanya pembebanan biaya administrasi kepada warga itu. Padahal, dana-dana jika merujuk aturan dibiayai oleh APBN dan APBD,” tegas Gede.

Mantan Kabag Pemberitaan Biro Humas pemprov NTB, menjelaskan, seharusnya pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) aktif melakukan sosialisasi kepada publik terkait standar dan ketentuan pembebenan biaya Prona yang wajar dan diperkenankan untuk dipungut.

Hal itu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui secara detail dan utuh atas informasi tentang program nasional berupa Prona itu.

“Jika seperti sekarang ini, kesannya informasi dibawah itu sepotong-potong, karena aparat desa berdalih untuk biaya administrasi, tapi masyarakat tahunya program ini dihajatkan untuk warga miskin. Sehingga, perlu ada kreteria yang jelas soal warga miskin yang berhak memperoleh program ini. Bila perlu pengumumannya ditempel di balai desa atau tempat-tempat umum yang banyak menjadi titik kumpul masyarakat,” jelas Gede.

Saat ini, Inspektorat NTB telah pula menyediakan layanan khusus untuk  menampung dan   menangani segala bentuk pengaduan dari masyarakat yang dikelola secara profesional dan proporsional sesuai kewenangan yang ada.

“Prinsipnya, tidak boleh ada satu pengaduan yang dipetieskan. Apalagi, laporannya mengandung indikasi penyimpangan yang berpotensi  merugikan masyarakat maupun daerah,” tegas Gede.

Ia menambahkan, unit layanan pengaduan yang bertajuk “Lapor Inspektorat NTB” telah dilengkapi tiga macam layanan pengaduan (lapor Inspektorat). Diantaranya, “Lapor Inspektorat” secara langsung, dimana pelapor datang ke unit layanan pengaduan di Kantor Inspektorat NTB untuk menyampaikan pengaduannya.

“Kami bersyukur, dibukanya hotline ini, sangat memudahkan masyarakat untuk memberikan laporan, termasuk dugaan praktik pungli program Prona ini,” tandas GP. Aryadi. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Tersangka Kasus BPR Sebut Diperintah Karo Prekonomian

MATARAM, DS – Kasus merger PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB terus  menggelinding menyusul dua …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *