Rabu , 25 Juli 2018
Home / Hukum / Tiap Hari 300 Ribu Orang Indonesia Bercerai, ASN Dominan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Yohana Susana Yembise

Tiap Hari 300 Ribu Orang Indonesia Bercerai, ASN Dominan

MATARAM, DS – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yambise, mengaku prihatin terhadap tingginya angka perceraian di negara ini. Tak tanggung-tanggung, tiap harinya ada sekitar 300 ribu orang kasus keluarga yang ikatan pertalian suami istrinya terputus lantaran perceraian.

“Yang menyedihkan saya, terbanyak adalah di kalangan aparatur sipil negara (ASN),” tegas ujar Yohana saat menyampaikan sambutannya disela-sela peluncuran gerakan kepemimpinan perempuan mewujudkan SDGs yang responsif gender, inklusif dan transformatif sekaligus di rangkai peringatan Hari Anak Nasional di NTB, Rabu (25/7).

Ia menegaskan, seharusnya para ASN itu memberikan contoh kepada masyarakat terkait kelakuan mereka. Sebab, hal itu penting agar kasus penelantaran anak yang kini marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dapat dikurangi.

“Kalau saya pantau, perceraian itu pemicunya karena perselingkuhan. Bisa jadi ini akibat dampak buruk media sosial juga bisa merusak keutuhan rumah tangga,” kata Yohana.

Menurut dia, pihaknya secara rutin menerima laporan dari seluruh daerah terkait kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak. Kasus perceraian cukup tinggi dan harus menjadi perhatian semua pihak.

Berdasarkan data, kata Yohana, yang paling banyak mengajukan gugatan cerai adalah kaum perempuan. Tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga aparatur sipil negara, termasuk para guru dengan jumlah yang signifikan.

Yasona mengaku risih akibat tingginya angka perceraian di kalangan aparatur sipil negara. Hal ini lantaran ASN merupakan abdi negara yang seharusnya menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.

“Kami juga memohon kepedulian kaum laki-laki untuk melihat anak-anak dan kaum perempuan. Saya akan berbicara dengan Menteri RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) untuk melihat kembali Peraturan Pemerintah Nomor 10, supaya ini menjadi perhatian kita semua untuk membatasi laki-laki yang berstatus pegawai negeri, yang sudah banyak lari dari aturan,” jelas Yohana.

Yohana meminta pemerintah daerah memperhatikan perempuan karena banyak masalah yang muncul seperti kekerasan dalam rumah tangga yang masih sangat tinggi di Indonesia. Kasus kekerasan yang terjadi yaitu dalam bentuk fisik, psikis, seksual, penelantaran terhadap perempuan dan anak-anak.

Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, bahkan mulai menimbulkan gerakan, seperti munculnya organisasi dengan nama perempuan kepala rumah tangga tangguh yang sudah beranggotakan hingga lima juta orang di seluruh Indonesia.

“Kemajuan teknologi juga menimbulkan dampak lain, termasuk dampak negatif penyalahgunaan media sosial. Ini menjadi lampu merah bagi semua pihak untuk bisa menyelamatkan perempuan,” tandas Yohana Susana Yambise.RUL.

 

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Menteri Desa Warning Penghambat Dana Desa

LOTENG, DS – Pemerintah melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, memberikan warning kepada semua pihak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *