Minggu , 6 Mei 2018
Home / Hukum / TGB : Cegah Korupsi Dimulai dari Integritas Pemimpin
TGB Zainul Majdi

TGB : Cegah Korupsi Dimulai dari Integritas Pemimpin

MATARAM, DS – Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi menegaskan komitmennya menjadikan NTB sebagai provinsi yang bebas dari korupsi.  Untuk itu, sejumlah faktor yang menjadi penentu dalam memberantas korupsi diantaranya, sikap pemimpin, regulasi yang dibangun, hingga SDM yang berkualitas dan berintegritas.

Menurutnya, terdapat 11 regulasi berupa Perda dan Pergub yang terkait dengan kebijakan pengawasan dan pencegahan korupsi telah diinisiasinya selama dua periode menjabat di NTB. Selain itu, kerjasama dengan lembaga atau instansi lain juga diperlukan dalam konteks penguatan pengawasan dan pencegahan korupsi.

“Ikhtiar mencegah korupsi itu bagi saya, dimulai dari adanya keteladanan dari pemimpin dan membangun sistem yang kuat,” ujar TGB saat menjadi pembicara dalam seminar internasional, Public Sector Internal Audit International Seminar (PSIA) 2018 yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Hotel Fairmont, Minggu (6/5).

Ia mengaku, ikhtiar NTB untuk mencapai good governance tidak lain harus  ada regulasi yang komprehensif, serta didukung perbaikan integritas dan kapabilitas pengawasannya. Sebab, hal itu dirasa membantu dalam mewujudkan kredibilitas pemerintahan menuju tata kelola yang baik dan pemerintahan yang berkualitas.

Khusus di lingkup Pemerintah provinsi NTB, TGB mengatakan telah mewajibkan seluruh pejabat  untuk membangun pakta integritas dengan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jika membandel, TGB memberikan konsekuensi kepada pejabat tersebut. Caranya, dengan tidak bisa ikut dalam fit and proper test atau assesment saat ada mutasi maupun promosi jabatan.

“Kalau tidak (melengkapi LHKPN, Red), dia tidak boleh ikut fit proper test atau assessment saat ada mutasi atau promosi, siapapun yang tidak menyertakan LHKPN dia tidak bisa ikut promosi,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov NTB akan membebastugaskan dengan seketika begitu ada pejabatnya yang mendapat status tersangka tanpa menunggu pengadilan. “Ini bagian dari upaya untuk membangun budaya antikorupsi. Alhamdulillah dari tahun ke tahun, kasus-kasus yang ada terus menurun,” jelas TGB.

Untuk itu, Gubernur juga bersyukur, cukup banyaknya lembaga eksternal yang memberikan apresiasi kepada NTB, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2017, KPK menilai NTB menjadi provinsi paling lengkap dan taat dalam hal pelaporan LHKPN. “Ini bagian dari upaya kami membangun sistem atau budaya antikorupsi,” tandas Zainul Majdi. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Tim Satber Pungli NTB Fokus Dalami Kasus Dugaan Pungli Prona

MATARAM, DS –Sebanyak empat kasus dari total 50 kasus dugaan pungutan liar (pungli) program proyek …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *