MATARAM,DS – Sekretaris Daerah (Sekda), Dr. H. Rosiady Sayuthi, meminta semua pihak tidak berpangku tangan terkait penanganan buruh migran di NTB. Untuk ia mengajak semua stakeholder untuk memperhatikan hak dan kewajiban para TKI.
Meski dari sisi kewenangan merupakan tugas sepenuhnya dari Pemerintah Pusat, ada ruang Pemda NTB melakukan action plan dalam rangka mencegah buruh migran mendapat perilaku kekerasan dan perlakuan tidak adil lainnya.
“Jadi, baik pemerintah dan semua stakeholder harus proaktif memberi perlindungan bagi para pahlawan devisa kita. Ini penting agar para buruh migran sebagai warga NTB, bisa merasakan adanya kehadiran pemerintah,” ungkap Sekda saat membuka sosialisasi dan jaring masukan daerah “Persiapan Dialog Pelaporan Indonesia Mengenai Implementasi Konvensi Pekerja Migran PBB” di Hotel Santika, Kamis (6/7).
Menurutnya, roda pembangunan ekonomi NTB masih sangat bergantung pada investasi pemerintah. Kondisi itu, kata Sekda, berdampak pada kesulitan dalam menahan keinginan TKI/TKW untuk pergi bekerja ke luar negeri. Bahkan, tingginya animo untuk bekerja ke luar negeri mengalahkan pertimbangan resiko yang menimpa para pekerja.
“Hal itu mendorong tetap tingginya angka TKI yang berangkat melalui jalur ilegal alias tidak resmi,” ujar Sekda.
Agar tidak terulang kasus-kasus buruh migran yang ilegal, kata dia, sebaiknya inovasi pelayanan yang ramah dengan menyederhanakan prosedur yang berbelit-belit terus dikembangkan.
“Saya mengajak kita semua mengembangkan kebijakan yang ramah, persis sama dengan pegiat ilegal yang kebijakannya lebih ramah,” tegas Sekda.
Di tempat yang sama, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar, menilai, banyaknya jumlah buruh migran di luar negeri merupakan pertanda baiknya hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Untuk itu, kerjasama seperti ini perlu terus berlanjut di masa mendatang.
Merujuk data dari Perwakilan RI di luar negeri, terdapat sebanyak 6,5 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri. Sebaliknya Indonesia juga menjadi tempat bekerja bagi sekitar 70 ribu orang tenaga kerja asing.
“Jadi, kami pilih NTB sebagai tuan rumah dialog kali ini guna menjaring masukan mengenai buruh migran, apalagi NTB khususnya Lombok Barat dan Lombok Timur dinilai sebagai daerah pengirim pekerja migran yang pemerintah daerahnya memiliki beragam inisiatif untuk perlindungan pekerja migran yang perlu diangkat dan dicontoh oleh daerah lainnya di Indonesia,” tandas Dicky Komar. fahrul
