Kamis , 8 Februari 2018
Home / Hukum / Saber Pungli NTB Serahkan 96 Aduan ke APH
Irwasda Polda NTB, Drs. Ismail Bafadal MH saat memimpin rakor pemberantasan pungli di NTB di ruang Rapat Ditreskrimsus Polda NTB

Saber Pungli NTB Serahkan 96 Aduan ke APH

MATARAM, DS – Tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) menerima sebanyak 96 pengaduan selama tahun 2017 lalu di wilayah NTB. Dari puluhan aduan yang berujung pada penindakan melalui operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, paling banyak terjadi di Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) kabupaten/kota mencapai sebanyak 21 kasus. Selanjutnya, empat kasus di UPP Provinsi NTB.

“Total kasus yang kita tangani adalah sebanyak 21 kasus sepanjang tahun 2017 lalu. Semuanya, telah langsung kita klarifikasi dan koordinasikan penangananya dengan aparat penegak hukum (APH),” ujar Kepala Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, MSi menjawab wartawan, Rabu (7/2).

Umumnya sebagian besar dari OTT yang dilakukan pihaknya berawal  dari informasi masyarakat. Meski demikian, ada  juga informasi yang berasal dari pokja intelejen. Untuk itu, agar ada partisipasi pentingnya peran serta semua pihak guna memberantas praktik pungli dan korupsi. Maka, peningkatan penyuluhan kepada masyarakat sebagai sarana memberikan edukasi  terus dilakukan sejak Januari 2018 hingga saat ini.

Ibnu menuturkan, sosialisasi dan penyuluhan telah dilakukan di Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah dan pada Senin (5/2) lalu di KPHLH Rinjani di KLU. “Masyakat perlu diberi informasi yang utuh, tentang kegiatan atau jenis pungutan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pungli atau korupsi,” jelasnya.

Selain itu, kegiatan sosialisasi diharapkan akan mampu mewarning ASN agar menghentikan segala bentuk pungutan illegal (pungli). Mengingat, selama ini, seringkali terjadi mispersepsi mengenai  pungli, terutama berkaitan dengan layanan publik. Padahal biaya tersebut seharusnya tidak ada.

“Misalnya pada layanan untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah melalui program Prona. Karena ketidaktahuan masyarakat maka ditemukan kasus pemungutan biaya oleh oknum petugas dengan berbagai alasan,” kata Ibnu Salim.

Sementara itu, Sekretaris Tim Operasional Satgas Saber Pungli NTB, GP. Aryadi, MH, mengakui antusias masyarakat NTB guna melaporkan adanya dugaan praktik penyimpangan oleh pejabat publik terbilang cukup tinggi.

Sepanjang Januari 2018 pihaknya telah menerima 8 aduan masyarakat tentang dugaan penyimpangan yang berpotensi pungli/korupsi. “Saat ini, seluruh aduan tersebut sedang diproses lebih lanjut. Tapi, tidak etis kita sebut instansi mana saja itu,” ujarnya.

Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) pada Inspektorat Provinsi NTB menjelaskan telah pula menyediakan layanan khusus untuk  menampung dan   menangani segala bentuk pengaduan dari masyarakat yang dikelola secara profesional dan proporsional sesuai kewenangan yang ada.

“Prinsipnya, tidak boleh ada satu pengaduan yang dipetieskan. Apalagi, laporannya mengandung indikasi penyimpangan yang berpotensi  merugikan masyarakat/daerah,” tegas Gede.

Mantan Kabag Pemberitaan Biro Humas pemprov NTB mengatakan unit layanan pengaduan yang bertajuk “Lapor Inspektorat NTB” telah dilengkapi tiga macam layanan pengaduan/ lapor Inspektorat. Diantaranya, “lapor Inspektorat” secara langsung, dimana pelapor datang ke unit layanan pengaduan di Kantor Inspektorat NTB untuk menyampaikan pengaduannya.

Selanjutnya, lapor Inspektorat secara elektronik, dapat dikirim melalui email :laporinspektorat@ntbprov.go.id  atau melalui NTB SMS Centre 0811391300. Dan bisa juga melalui inbox facebook Inspektorat provinsi NTB. “Serta, lapor Inspektorat melalui surat yang dikirimkan kepada inspektur provinsi NTB disertai bukti pendukung permulaan,” tandas GP. Aryadi. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Gubernur Minta Warga Karang Taliwang-Monjok Hidup Damai

MATARAM, DS – Konflik  panjang antara Lingkungan Karang Taliwang dan Lingkungan Monjok Culik di Kelurahan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *