Kamis , 9 November 2017
Home / Hukum / Proyek BWS Bermasalah Ribuan Hektar Lahan Pertanian di  Moyo Utara Tak Berair
Komisi IV DPRD NTB saat turun memintai keterangan Kepala BWS NTB Asdin terkait pembangunan proyek irigasi Tambak Penyaring Kecamatan Moyo Utara yang hingga kini masih bermasalah,

Proyek BWS Bermasalah Ribuan Hektar Lahan Pertanian di  Moyo Utara Tak Berair

MATARAM, DS – Pengaduan sejumlah elemen masyarakat di Pulau Sumbawa terkait laporan adanya dugaan proyek yang mengarah fiktif yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara Barat belum mengarah pada praktik penyimpangan.       Meski demikian, dari sejumlah proyek itu memang banyak ditemukan adanya persoalan di lapangan.

Diantara persoalan tersebut yaitu penumpukan sedimen di saluran irigasi, buangan kanan sepanjang saluran yang tidak berfungsi hingga sedimentasi saluran yang bocor sehingga sedimentasinya menumpuk namun dibiarkan.

Akibatnya, lahan pertanian seluas 4.200 hektar di Kecamatan Moyo Utara hingga kini tidak bisa teraliri aliran irigasi secara lancar yang berasal dari bendungan Dam Batu Bulan. “Kita sudah cek langsung, memang proyek pekerjaan pembangunan irigasi Tambak Penyaring Kecamatan Moyo Utara ada persoalan. Ini yang kita minta untuk diperbaiki oleh Kepala BWS NTB,” ujar Sekretarus Komisi IV DPRD NTB Nurdin Ranggabarani menjawab wartawan, Kamis (9/11).

Nurdin mengaku, pekerjaan pembangunan irigasi tambak penyaring Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Maronge tahun 2017 dengan anggaran biaya sebesar Rp9,4 miliar dari APBN di BWS NTB, merupakan salah satu proyek yang sarat dengan masalah. “Tapi, kalau fiktif nggak,” tegasnya.

Menurutnya, hampir seluruh petani di wilayah Kecamatan Moyo Utara menghendaki adanya solusi jangka pendek atas tidak tuntasnya proyek pembangunan Utara dan Kecamatan Maronge. Yakni, adanya pembangunan dam-dam kecil dan sumur bor.

Nurdin menuturkan, jika Kepala BWS Asdin yang hadir saat kunjungan komisi beberapa hari lalu, berjanji akan memperbaiki semua jaringan irigasi yang rusak dan tidak tuntas dikerjakan tersebut. Meski demikian, BWS mengklaim manakala tanggung jawab pemeliharaan saluran irigasi tersebut justru merupakan tanggung jawab Dinas PU NTB. Terlebih, SKPD terkait telah menganggarkan dana mencapai Rp 560 juta lebih untuk perawatan saluran irigasi tersebut.

“Tapi, oleh Pak Ruslan (Anggota Komisi IV DPRD NTB), klaim Pak Asdin dibantahkan, karena apapun dalihnya tidak berfungsinya proyek saluran yang tidak fungsional, maka hal itu tetap merugikan dan mubazir negara telah membiayainya,” jelas Nurdin.

Diketahui, saat hearing Front Pemuda Peduli Keadilan Pulau Sumbawa bersama komisi terkait, mereka mempertanyakan pekerjaan pembangunan irigasi tambak penyaring Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Maronge tahun 2017 dengan anggaran biaya sebesar Rp9,4 miliar dari APBN di BWS NTB karena dinilai sarat dengan masalah.

Tidak hanya itu, dugaan proyek fiktif lainnya, yakni rehabilitasi sporadis jaringan irigasi Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara tahun 2014, sebesar Rp12 miliar dan tahun 2017 sebesar Rp9 miliar. “Pekerjaan rehabilitasi sporadik jaringan irigasi ini fiktif dan tidak memiliki manfaat bagi masyarakat, hanya mengamburkan uang negara,” Ketua Front Pemuda Peduli Keadilan Pulau Sumbawa Abdul Hatap.

Selain itu, pekerjaan operasional pemeliharaan embung, sedimentasi, pengecatan, dan proyek lain anggarannya setiap tahun miliaran rupiah, dinilai bermasalah.  Kemudian, kata dia, rehabilitasi sporadis jaringan irigasi Pelita Kecamatan Moyo Hulu tahun anggaran 2016-2017 dengan nilai anggaran Rp5 miliar juga l bermasalah.

Pengaduan lain terkait proyek yang dilaksanakan BWS NTB juga datang dari LSM Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa. Mereka mengeluhkan adanya perubahan titik pengerjaan rehabilitasi jaringan irigasi (DI) Pela Parado, Kecamatan Monta dan Woha, Kabupaten Bima, yang nilainya mencapai Rp17 miliar. Ada dugaan pengurangan volume kegiatan.

“Kita minta kasus ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah provinsi dan wakil rakyat di DPRD, dan ditindaklanjuti,” kata Ketua LSM Komite Independen Penyelamat Anak Bangsa Abdul Kadir Jaelani.

Terkait pengaduan itu, anggota Komisi IV DPRD NTB Ruslan Turmuzi mengapresiasi kontrol masyarakat atas proyek BWS tersebut. “Saya minta kepada elemen masyarakat, awasi pekerjaan semua paket proyek. Jangan sampai dialihkan untuk kepentingan politik. Oleh sebab itu, kita akan panggil BWS dan kita akan turun langsung mengecek semua laporan dan pengaduan itu,” tandas Ruslan Turmudzi.fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Gaji Naik, Randis Masih Diboyong

MATARAM, DS  – Kelakukan para anggota DPRD NTB sebaiknya tidak layak ditiru. Pasalnya, meski telah memperoleh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *