PPP Minta Pemprov Tak Lupakan Puluhan Miliar Proyek Mangkrak di NTB

0
Nurdin Ranggabarani MH

MATARAM, DS – Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, mengingatkan Pemprov NTB agar tidak melupakan tunggakan proyek-proyek mangkrak yang berasal dari rezim pemerintahan sebelumnya.

Nurdin mengaku prihatin terhadap kondisi keseluruhan proyek-proyek mangkrak di sejumlah wilayah di NTB lantaran  proyek yang dibangun dari dana APBD NTB mencapai puluhan miliar itu bangunan dan fasilitasnya belum bisa dimanfaatkan hingga kini.

“Kami ingin tahu apa sikap resmi pemerintahan NTB saat ini terkait keberlanjutan penanganan beberapa proyek yang dikategorikan mangkrak itu,” ujarnya menjawab wartawan, Sabtu (17/11).

Nurdin mengaku getol menyuarakan tindak lanjut dari proyek-proyek terkategori mangkrak. Termasuk pada sidang paripurna DPRD NTB pada Jumat (16/11) lalu, agar ada langkah dan tindak lanjut yang komprehensif dari pemerintahan saat ini.

Sebab, selain jumlah dana yang tidak sedikit dialokasikan pada proyek-proyek itu, juga lokasi proyeknya dirasa menyebar ke berbagai wilayah di NTB.  “Sikap resmi ini yang kita tunggu, apakah bangunan yang sudah kadung itu dibangun tapi tidak dipergunakan itu dilanjutkan atau tidak. Status proyek-proyek mangkrak ini penting agar ada kelanjutan penangananya,” tegas Nurdin.

Ia merincikan sejumlah proyek terkatagori mangkrak itu diantaranya, Terminal Haji/TKI di Bandara Internasional Lombok (BIL) senilai Rp 18,6 miliar lebih yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 lalu. Selanjutnya, Dermaga Telong-Elong di Lombok Timur dengan anggaran mencapai Rp 9,6 miliar yang dianggarkan sejak tahun 2007 hingga  tahun 2016 lalu.

Berikutnya, Rumah Mutiara di Jalan By Pass BIL, Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Kawasan Agropolitan dan Pasar Agropolitan di Kabupaten Sumbawa, Jembatan Timbang Poto Tano di KSB juga Pasar Seninya.  “Serta beberapa titik proyek penyediaan sarana air bersih di NTB yang tidak dapat berfungsi maksimal hingga kini,” jelas Nurdin.

Terkait Terminal Haji/TKI, menurutnya, pada tahun 2017 lalu sempat memeroleh tambahan anggaran sebesar Rp 3 miliar. Tak hanya itu, pada tahun 2018 juga ada tambahan anggaran untuk mempercepat pengerjaan proyeknya mencapai Rp 1 miliar.

“Yang pasti, kami prihatin terhadap seluruh proyek terkatagori mangkrak itu. Karena, keseluruhan bangunan terpantau kondisinya memprihatinkan,” tandas Nurdin.

“Kami serius mengawal kemanfaatan proyek-proyek ini, karena dana yang dipergunakan berasal dari rakyat NTB, yang tidak sedikit nilainya,”  tambahnya. RUL.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan