Sabtu , 2 September 2017
Home / Hukum / Perbedaan Data APBD dan Kisruh Penjualan Saham NNT Fraksi PDIP DPRD NTB Segera Lapor ke APH
Drs. Ruslan Turmudzi

Perbedaan Data APBD dan Kisruh Penjualan Saham NNT Fraksi PDIP DPRD NTB Segera Lapor ke APH

MATARAM, DS – Fraksi PDIP DPRD NTB berencana melaporkan perbedaan angka dalam KUA/PPAS dan RAPBD murni tahun 2017 mencapai Rp 11 miliar ke aparat penegak hukum (APH) dalam waktu dekat ini. Sebab, perbedaan data di APBD tersebut dirasa singnifikan lantaran laporan Komisi III DPRD NTB yang membidangi Keuangan dan Perbankan dengan SK penetapan dewan mencapai sebesar Rp 13 miliar, diklaim telah dievaluasi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Padahal, pihak Kemendagri dipastikan tidak pernah melakukan evaluasi pada tahapan pembahasan sampai pada tingkat komisi dewan. “Perbedaan data yang tidak jelas dan terkesan sangat ganjil ini malah muncul saat jawaban pak Gubernur yang dibacakan Wagub saat sidang paripurna resmi. Wajarlah, jika kita mengajukan nokeberatan dan tidak ikut bertanggung jawab apabila dikemudian hari penetapaan RAPBD 2017 tersebut berimplikasi pada persoalan hukum,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB Drs.Ruslan Turmudzi menjawab wartawan, Sabtu (19/8).

Menurutnya, laporan yang akan dilakukan pihaknya juga  menyasar pada persoalan kisruh divestasi saham 31 persen, dan selanjutnya pada penjualan 6 persen saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Apalagi, dalam klausul APBD Perubahan 2017, terdapat adanya target penerimaan mencapai Rp 16 miliar dari PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang telah dimasukkan dalam item penerimaan daerah.

Kata Ruslan, hal tersebut tidak melalui mekanisme pembahasan yang dilakukan oleh Banggar DPRD NTB selama ini. Fakta ini juga diperkuat pengakuan langsung Direktur Utama (Dirut) PT. DMB Andy Hadianto yang mengaku, jika PT.DMB  belum pernah sekalipun merencanakan target penerimaan daerah mencapai Rp 16 miliar.

“Kami sekarang masih dalam tahap melengkapi data-data pendukung agar laporan ke APH itu lebih sistematis dan terukur lengkap dengan bukti-buktinya,” ujarnya.

Diketahui, dalam sidang paripurna DPRD NTB yang mengagendakan laporan komisi-komisi terhadap Raperda Perubahan APBD 2017 yang berlangsung pada Jumat malam (11/8) hingga Sabtu (12/8) dini hari lalu, Fraksi PDIP DPRD NTB menyampaikan nota keberatan dan memastikan tidak ikut bertanggung jawab apabila dikemudian hari penetapaan RAPBD 2017 berimplikasi pada masalah hukum.

Wakil Gubernur H. Muhamad Amin MSi mengakui perbedaan data angka yang cukup signifikan mencapai Rp 11 miliar dan Rp 13 miliar yang disorot oleh Fraksi PDIP DPRD NTB saat sidang paripurna lalu, telah dilakukan perbaikan.

Menurutnya, perbedaan penyajian data itu tidak ada unsur kesengajaan dari pihak eksekutif. “Kan pidato pengantar Gubernur yang saya sampaikan dalam sidang paripurna itu masih dalam tema pembahasan, sehingga ada kelanjutannya, yakni, paripurna pandangan fraksi-fraksi serta komisi-komisi DPRD NTB. Yang pasti sudah kita clear-kan dan tidak ada yang tidak sinkronkan angkanya, sepengatahuan saya lho,” tegas Wagub Amin berkilah.

Wagub mengatakan, jika masih ada data yang tidak singkron antara narasi dan pembahasan dalam RAPBD P tahun 2017, nanti akan akan ada evaluasi dari Mendagri. Terlebih, pembahasan APBD selama ini terbuka untuk publik.

“Biasanya, jika tidak sinkron, pasti muncul pertanyaan dan ada koreksi yang harus kita perbaiki saat proses evaluasi APBD NTB oleh Kemendagri sebelum menjadi sebuah perda,” ujar Amin.

Wagub  siap meladeni ancaman oleh Fraksi PDIP DPRD NTB yang akan melaporkan perbedaan data di APBD serta proses divestasi dan penjualan saham PT. NNT. “Silahkan saja, itu tidak ada masalah sepanjang ada yang ditemukan. Kami bersifat menunggu saja,” tandas Muhamad Amin.fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

SIAPA BILANG BERPOLIGAMI TIDAK BAHAGIA?

SELONG,DS-Tak banyak laki-laki yang mampu menjalankan praktik poligami. Begitu juga dengan kaum Hawa, sangat sedikit …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *