Rabu , 17 Januari 2018
Home / Hukum / Pembangunan di KEK Mandalika Langgar Aturan
Wagub Amin

Pembangunan di KEK Mandalika Langgar Aturan

MATARAM, DS – Pemprov NTB berencana  melakukan koordinasi sektoral dengan Pemkab Lombok Tengah terkait dugaan pelanggaran pembangunan sempadan pantai yang dilakukan PT. ITDC di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort, Lombok Tengah.

Wakil Gubernur (Wagub) H. Muhamad Amin mengatakan, pembangunan di KEK Mandalika tetap harus tunduk pada penataan sesuai dengan Perpres Nomor 51 tahun 2016 tentang batas sempadan pantai. Batas sempadan pantai  tidak boleh digunakan untuk kepentingan ekonomi minimal seratus meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Untuk itu, Amin akan menugaskan SKPD terkait mengecek sejumlah bangunan yang diduga melanggar sempadan pantai. Apalagi, kabarnya pembangunan yang sedang dikerjakan tersebut adalah untuk pembangunan limbah.

“Yang jelas, apapun nama bangunan jika dibangun di suatu wilayah harus tunduk pada koridor dan aturan yang berlaku. Mulai dari Amdal dan dokomen analisis lingkungan lainnya. Secepatnya, kami akan segera cek keseluruhan dokumennya,”  ujar Wagub Amin menjawab wartawan saat dimintai komentarnya soal pelanggaran pembangunan di Mandalika, Selasa (16/1).

Menurutnya, keberadaan bangunan di dalam sempadan pantai  mengganggu wisatawan termasuk masyarakat sekitar yang hendak menikmati keindahan pantai. “Kalau banyak bangunan permanen di bibir pantai di sekitar KEK Mandalika. Ini jelas merugikan masyarakat, karena pantai bukan termasuk areal privat, melainkan milik pemerintah yang dihajatkan untuk siapapun,” tegas Wagub.

Amin menegaskan, dirinya tidak segan akan langsung melakukan pembongkaran bangunan sempadan pantai manakala pihak ITDC selaku pengelola kawasan tidak mengindahkan aturan. Meski demikian, pihaknya masih memberikan toleransi kepada hasil kinerja tim terpadu dari Pemkab Lombok Tengah dan SKPD pemprov yang akan turun mengecek situasi lapangan dalam waktu dekat ini.

“Biasanya, akan ada teguran tertulis jika memang ada pelanggaran. Tapi, kalau sudah ada teguran sudah sampai sering kali, tapi nggak diindahkan. Wajarlah, jika kita turun melakukan pembongkaran. Saya siap turun melakukan hal itu,” jelas Wagub Amin.

Langgar Aturan

Terpisah, anggota Komisi II bidang Pertanian, Pariwisata dan Perikanan DPRD NTB, Ir. Made Slamet menilai, langkah ITDC yang membangun sejumlah fasilitas dan bangunan. Mulai, perhotelan hingga pembuangan limbah di sempadan pantai, merupakan tindakan melanggar peraturan perundang undangan.

Ia mengaku, arogansi ITDC kali ini dipicu mereka merasa telah mengantongi sepenuhnya hak pengelolaan lahan (HPL) di kawasan tersebut. Padahal, arogansi itu tidak dibenarkan dalam satu pemerintahan.

“Tindakan arogansi ITDC masuk katagori ada negara diatas negara. Sehingga, kita minta pemerintah pusat menegur management ITDC atas tidakan kesewenang-wenangnya di Mandalika Resort saat ini,” tegas Made menjawab wartawan, kemarin.

Menurutnya, meski ITDC memiliki HPL diatas lahan KEK Mandalika, namun tidak etis jika barang milik publik dikuasai sendiri. Terlebih, Presiden Joko Widodo saat peresmian KEK Mandalika beberapa waktu lalu, telah meminta agar penyiapan areal publik termasuk pasar cindramata di KEK Mandalika juga wajib disiapkan oleh pihak pengelola.

“Jadi, jika sampai ITDC berani memagar areal pantai untuk kepentingan sendiri. Maka, mereka juga berani melanggar instruksi Presiden,” ujar Made Slamet.

Politisi PDIP itu berharap Gubernur dan Bupati Loteng segera memanggil management ITDC terkait adanya bangunan yang melanggar sempadan pantai tersebut. Terlebih, pemprov NTB memiliki satu komisaris bersama pemprov Bali didalam direksi PT. ITDC tersebut.fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

POLDA NTB MUSNAHKAN RIBUAN LITER MIRAS DAN BARANG BUKTI NARKOBA

MATARAM,DS-Kapolda NTB, Brigadir Jenderal Polisi Drs. Firli, M.Si bersama Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *