Sabtu , 17 November 2018
Home / Hukum / Masyarakat Minta Kinerja PDAM Loteng Diaudit
Moh. Fihiruddin

Masyarakat Minta Kinerja PDAM Loteng Diaudit

MATARAM, DS – Pernyataan Dirut PDAM Lombok Tengah yang menyebut jika perusahaanya mengalami kerugian baru-baru ini menuai kontroversi. Sebab, pernyataan itu tidak dibarengi adanya data yang jelas dan terperinci dimana letak kerugian perusahaan plat merah milik Pemkab Loteng itu.

Padahal, faktanya terlihat, pembayaran rutin dari masyarakat selaku pelanggannya selalu tertib sesuai aturan yang ada. Selain itu, alokasi dana penyertaan modal dari APBD Loteng terus diterima manageman PDAM selama ini.

“Lantas, dimana kerugiannya itu. Masyarakat, selalu bayar sesuai aturan, bahkan jika telat bayar langsung diputus. Wajarlah, kami minta Kejari Praya turun tangan segera  mengaudit managemen PDAM Loteng,” ujar Ketua DPC Hanura Loteng Moh. Fihiruddin menjawab wartawan melalui pesan tertulisnya, Jumat (16/11).

Ia mengaku, sejak dua bulan terakhir ini, krisis Air terjadi di kediamanya di Kota Praya. Bahkan, hampir seluruh masyarakat di ibukota kabupaten Loteng itu telah beramai-ramai mengadukan keluhan terkait distribusi air yang tidak lancar.

“Masyarakat Kelurahan Tiwu Galih, di Kota Praya, sudah dua hari ini tidak teraliri pasokan air dari PDAM Loteng. Padahal, sejak seminggu terakhir ini hujan lebat terus terjadi di seluruh wilayah Lombok Tengah,” tegas Fihir.

Ia menduga, distribusi air yang tidak lancar padahal kini memasuki musim pengujan menandakan ada persoalan di tubuh PDAM Loteng. Padahal, sebagai pembanding di Kota Mataram dan Lotim, distribusi air pada pelanggan terus lancar.

“Jadi, sebagai masyarakat kami menyuarakan agar Kejari Praya turun tangan melakukan audit pada PDAM Loteng. Ini penting agar keluhan dan aduan masyarakat selama ini bisa terjawab terkait apa persoalannya,” jelas Fihiruddin.

Hingga berita ini diturunkan, Dirut PDAM Loteng belum bisa dikonfirmasi. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Gubernur NTB Sambut Baik Kerjasama APIP -APH dalam Penanganan Pengaduan Korupsi 

LOBAR,DS-Bupati/walikota se-NTB melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS)  tentang Koordinasi APIP – APH dalam penanganan pengaduan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *