Senin , 24 Juli 2017
Home / Hukum / KPK dan Ombudsman Sinergi Dorong Perbaikan Layanan PTSP NTB 
Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan (kanan) saat mengecek aplikasi online perizinan di kantor PTSP BKPMT dalam sidaknya

KPK dan Ombudsman Sinergi Dorong Perbaikan Layanan PTSP NTB 

MATARAM, DS  – KPK bersama Ombudsman RI menilai pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPMT) masih butuh perbaikan. PTSP NTB sebenarnya sudah berjalan baik, namun akan tidak berfungsi jika menyangkut kewenangan dari pusat.

 

“Kondisi itu berdampak rawannya, praktik layanan perizinan di daerah akan terjadinya  tindak korupsi,” ungkap Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim menjawab wartawan usai mendampingi sidak Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, Jumat (21/7).

 

Adhar mengakui pihaknya tidak menghendaki adanya kasus operasi tangkap tangan yang pernah terjadi beberapa hari lalu di Bandung, Medan dan daerah lainnya terkait pelayanan perizinan terjadi di NTB. “Di sinilah, sinergi antara KPK dan Ombudsman diperlukan guna mensupervisi langsung pelayanan PTSP di daerah, termasuk di NTB yang bakal kita orbitkan menjadi lokasi percontohan PTSP Nasional kedepannya,” ujarnya.

 

Di tempat sama, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan pelayanan di PTSP BKMPT NTB harus dilakukan lebih transparan. Hal itu dimaksudkan agar proses pengurusan dan penerbitan perizinan yang menjadi salah satu dari tiga besar kasus korupsi yang kini ditangani oleh lembaga anti rasuah mampu dicegah penyimpangannya.

 

Menurut  Nainggolan, pihaknya sangat mengatensi langkah Gubernur NTB yang telah memberikan pelimpahan kewenangan terhadap pengurusan sebanyak 212 perijinan kepada bawahannya. Yakni, Kepala BKPMT.

 

Hal itu, kata dia, sesuai dengan keinginan KPK yang akan mendorong lahirnya PTSP yang transparan di 22 provinsi di Indonesia. “NTB adalah bagian dari 22 PTSP yang kita dorong transparan. Nantinya, disini, jika semua perangkatnya sudah bisa online, maka akan bisa menjadi tempat studi dan belajar pemda di Indonesia,” ungkap Pahala menjawab wartawan disela-sela inspeksi mendadak (Sidak).

 

Menurutnya, dari hasil sidaknya itu, terdapat sejumlah hal yang perlu dilengkapi oleh PTSP di kantor BKPMT NTB itu. Diantaranya, belum adanya desk pengaduan online yang bisa nyambung dan ditampilkan ke Sekda, Gubernur dan Inspektorat terkait kekurangan persyaratan para pemohon perizinan.

 

Selanjutnya, anggaran untuk petugas yang mengecek kondisi lapangan atas izin yang diajukan para pemohon harus disiapkan dalam APBD. Sebab, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka rawan akan penyimpangan.

 

KPK, lanjut dia, tidak menghendaki biaya cek fisik itu dibiayai oleh pengusaha yang tengah mengajukan perizinannya. Pahala mencontohkan, izin di sektor keluatan harus dicek langsung kondisi fisik bentuk dan ukuran kapalnya.

 

Sebab, banyak pengusaha, diakuinya malah sedikit agak nakal terkait izin kelautan tersebut. ”Banyak izin kapal diatas 30 GT yang harusnya izinnya berada di kewenangan Kementrian Kelautan RI di Jakarta, malah dilakukan perizinanya ke daerah. Ini karena pengusaha menghindari pengecekan lapangannya. Sehingga, kita minta ini diantisipasi,” kata Pahala.

 

Kondisi serupa, lanjut dia, juga rentan terjadi pada penerbitan izin di sektor pertambangan. Sehingga, perlu dilakukan cek fisik ke lapangan. “Dan, cek lapangan itu tidak boleh ada masuk sumbangan dari pengusaha guna membiayai biaya perjalanannya. Makanya, kita harap dibuatkan perda soal itu atau bila itu terlalu mahal, maka cukup dibuatkan retribusi kepada pengusahanya yang mengajukan perizinannya,” ujar Pahala.

 

Terkait kondisi ruang pelayanan di PTSP BKPMT NTB. Pahala mengaku, jika merujuk bangunan seharusnya ruang pelayanannya tidak bisa sesempit saat ini. Untuk itu, perlu adanya pembenahan dan penataan agar ruangan SKPD teknis terkait penerbitan rekomendasi bisa dilakukan di PTSP dan tidak lagi dokumennya berpindah ke kantor instansi teksnis tersebut.

 

Sebab, menurutnya, perpindahan rekomendasi dokumen akan rentan menimbulkan penyimpangan. Pahala mencontohkan kasus yang terjadi di provinsi Sumatera Utara (Sumut) beberapa waktu lalu, dimana perpindahan rekomendasi menimbulkan pemerasan, sehingga Tim Satber Pungli berhasil melakukan OTT terhadap oknum PNS dan pengusahanya.

 

“Pokoknya, semua layanan perizinan harus di PTSP. Dan seluruh pegawai di instansi teknis berkantor disini. Jangan lagi, ada kantor pelayanan yang sempik kayak gini, PTSP NTB ini harus dirubah dan dipermak. Termasuk, harus dipampangnya persyaratan atas pelimpahan sebanyak 212 perijinan yang telah direkomendasikan Gubernur tidak saja di website, tapi dibuatkan tempat yang representatif,” jelas Pahala.

 

Ia menambahkan, mekanisme pengaduan terkait penolakan berkas persyaratan izin yang ditolak juga harus dilakukan melalui sebuah mekanisme. “Ini harus ada ruangan tersendiri, sehingga bisa dicatat dan dilengkapi adanya notulensinya,” tandas Pahala Nainggolan seraya mengaku, rekomendasi yang ada harus ditindak lanjuti maksimal enam bulan oleh instansi terkait untuk dilakukan pembenahan. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Sekda NTB Ajak Semua Pihak Bantu Urus TKI

MATARAM,DS – Sekretaris Daerah (Sekda), Dr. H. Rosiady Sayuthi, meminta semua pihak tidak berpangku tangan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *