Rabu , 6 Juni 2018
Home / Hukum / Hilangkan Blangko SPPPKB, NTB Terapkan SPRKB
Sekretaris Bappenda NTB Eva Dwiyani (dua kiri) didampingi para Kabid tengah memberikan keterangan pers di ruang media center, komplek kantor gubernur NTB

Hilangkan Blangko SPPPKB, NTB Terapkan SPRKB

MATARAM, DS – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB menilai temuan LHP BPK RI tahun 2017 terkait pungutan pendapatan denda keterlambatan penyampaian surat pendaftaran dan pendataan surat kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dipastikan telah dilakukan perbaikan.

Sekretaris Bappenda NTB, Eva Dwiyani, mengatakan acuan pihaknya melakukan pungutan tidak lain merujuk adanya instruksi bersama (Inbers) yang mengatur tentang surat permohonan  pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor (SPPPKB).

Namun, lantaran ada perubahan regulasi berupa Perpres Nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem manunggal satu atap kendaraan bermotor, maka acuan pungutan sebelumnya. Yakni, SPPPKB telah dilakukan penyesuaian menjadi surat permohonan regident kendaraan bermotor (SPRKB).

“Prinsipnya, temuan dari BPK itu lebih pada ketidak sesuaian pada aturannya. Tapi, semuanya telah kita lakukan perbaikan,” ujar Eva menjawab wartawan di ruang media center, komplek kantor Gubernur NTB, Rabu (6/5).

Ia mengatakan, perubahan SPPPKB menjadi SPRKB telah pula dimasukkan dalam perubahan Perda Nomor 1 tahun 2011 yang mengatur pajak daerah. Dimana, SPPPKB tidak diisi untuk kendaraan bukan baru alias daftar ulang.

Padahal, potensi kendaraan bermotor di NTB mencapai angka 1,5 juta lebih saat ini. “Jadi, adanya temuan BPK itu, maka pemilik kendaraan bermotor yang hendak mendaftar ulang tidak lagi menggunakan blangko SPPPKB yang diterbitkan oleh intansi terkait,” ungkap Eva.

Menurutnya, jika merujuk Perpres Nomor 5 tahun 2015, maka pendaftaran SPPPKB dilakukan di kantor kepolisian. Hal ini dimaksudkan agar pungutannya dapat berintegrsai pada tiga mitra, yakni Bappenda, Kepolisian dan Jasa Raharja.

“Karena pendaftaran di kepolisian, maka pendafataran baru tanpa formulir SPPKB,” kata Eva.

Terkait sangsi keterlambatan melakukan pajak kendaraan bermotor yang bukan tergolong baru. Eva mengaku, jika mengacu pada Perda Nomor 1 tahun 2011, maka sangsinya berupa sangsi administrasi ditambah adanya biaya tambahan pembayaran sebesar 25 persen.

Namun kini, lantaran ada masukan BPK RI, maka semua catatan terkait sangsi administrasi juga telah diakomodir dalam perda perubahan yakni, Perda Nomor 9 tahun 2017. Dimana, sangsinya dikenakan biaya adminisitrasi sebesar 2 persen ditambah adanya pengenaan pajak progresif.

“Prinsipnya potensi kendaraan luar daerah yang terus meningkat dan pada tahun 2017 lalu angkanya mencapai 9 ribu lebih akan terus kita maksimal dengan adanya pos pedataan yang berada di Pelabuhan Lembar,” tandas Eva Dwiyani.

Diketahui pada LHP atas LKPD NTB TA 2017, BPK telah meminta tanggapan pada Pemprov NTB atas konsep rekomendasi BPK, serta rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemprov NTB. Dimana, terdapat tiga persoalan yang harus dituntaskan oleh Pemprov NTB. Yakni, belum masuknya kontribusi pada investasi non permanen di PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL).

Selanjutnya, pungutan pendapatan denda keterlambatan penyampaian surat pendaftaran dan pendataan surat kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikutnya, adanya sebanyak 30 paket pekerjaan pada enam OPD Pemprov NTB yang belum selesai kontrak mencapai Rp 5,43 miliar dengan dendanya mencapai Rp 226 juta lebih. Namun, per tanggal 24 Mei telah ada penyetoran pekerjaan di enam OPD itu mencapai Rp 4,64 miliar. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

GUBERNUR NTB KUTUK PERISTIWA PEMBOMAN DI SURABAYA

MATARAM,DS-Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengutuk aksi pemboman yang dilakukan teroris pada tiga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *