Rabu , 21 Juni 2017
Home / Hukum / Gubernur Warning Aparat yang Bermain-Main Kuangan
Gubernur didampingi Wagub saat menghadiri sidang paripurna istimewa LKPD pemprov 2017 yang dihadiri anggota IV BPK RI

Gubernur Warning Aparat yang Bermain-Main Kuangan

MATARAM, DS – Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi menegaskan agar para PNS di lingkup pemprov tidak melakukan inovasi apapun pada sisi pengelolaan keuangan. Sebab, segala sistem keuangan sudah jelas ada aturan, terkait metodologi pelaporannya.

Untuk itu, TGB tidak segan-segan akan memberikan sanksi tegas jika ada penyelewengan yang dilakukan aparatnya.

“Awas jika ada yang berani bekerja keluar dari pedoman dan aturan yang sudah ada. Sekali lagi, sistem keuangan yang sudah baku itu harus terus dipedomi dan jangan sampai berani keluar dari koridor aturan,” tegas Gubernur menjawab wartawan usai sidang paripurna istimewa DPRD NTB, Rabu (31/5).

Gubernur mengatensi kinerja semua jajarannya yang dianggap tidak kenal henti, sehingga berdampak pada raihan opini WTP keenam kali. Meski demikian, terkait adanya empat temuan dan catatan terhadap kinerja empat SKPD lingkup pemprov oleh BPK RI, TGB berjanji segera melakukan pengecekan mulai dari perangkat internal SKPD hingga pihak rekanan selaku pelaksana kegiatan proyek tersebut.

Apalagi, menurutnya, masih ada sisa waktu perbaikan selama 60 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sampai sekarang, saya juga belum tahu detail subtansi temuan di empat SKPD itu. Namun yang jelas, disisa waktu 60 hari, kita akan coba lakukan perbaikan guna kita buka dan pelajari kasusnya,” ujarnya.

Terkait sanksi terhadap empat SKPD tersebut, Gubernur mengaku akan melakukannya setelah diketahui persoalan mendasar atas temuan BPK tersebut. “Jika menyangkut soal keuangan, saya pastikan tidak akan ada ampunan pokoknya. Tapi itu nanti, setelah semua kita bedah masalahnya dengan detail,” tandasnya.

Diketahui, empat SKPD lingkup pemprov NTB yang masih tidak patuh itu. Yakni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sekretariat DPRD NTB, RSUP NTB, dan Dinas PU NTB. BPK menilai masih ada empat ketidak patuhan terhadap peraturan perundangan yang berdampak pada adanya sejumlah temuan yang dilakukan jajaran SKPD pemprov terkait, lima paket pekerjaan belanja modal (pekerjaan konstruksi) pada empat SKPD lingkup pemprov.fm

Fatalnya, angkanya cukup fantastis, lantaran dianggap tidak sesuai kontrak mencapai total Rp 651,2 miliar. Selanjutnya, perhitungan pembayaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang tidak sesuai ketentuan mencapai sebesar Rp 2,6 miliar.

“Berikutnya, PPH atas pasal 21 atas penghasilan jasa pelayanan RSUP NTB kurang potong sebesar Rp 1,7 miliar. Dan, pengelolaan restribusi jasa usaha penyewaan aset pemprov, serta piutang deviden yang hingga kini belum optimal,” tegas Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis saat menyampaikan sambutannya dalam sidang paripurna istimewa DPRD NTB. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Pemangkasan 700 Karyawan di PT AMNT Gubernur Tak Bisa Intervensi

MATARAM, DS – Pemprov NTB hingga kini terus mencermati kebijakan PT Amman Mineral Nusa Tenggara …

No comments

  1. Your comment is awaiting moderation.

    You can definitely see your skills within the paintings you write.

    The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid
    to mention how they believe. Always go after your heart.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *