Selasa , 13 Februari 2018
Home / Hukum / Farouk Beberkan Mahar Politik di Pilkada NTB, Bawaslu Minta Lapor
M. Khuwailid MH

Farouk Beberkan Mahar Politik di Pilkada NTB, Bawaslu Minta Lapor

MATARAM, DS – Anggota DPD RI, Farouk Muhamad, membeberkan terjadinya mahar politik dalam Pilkada NTB 2018.  Permintaan mahar politik itu berasal dari tiga petinggi parpol di NTB masing-masing Partai Demokrat, PKB dan PAN.

Demokrat misalnya, menurut Farouk meminta mahar Rp  700 juta untuk satu kursi, PAN sebesar Rp 500 juta untuk satu kursi serta PKB yang awalnya telah sepakat di angka Rp 4 miliar kemudian naik menjadi Rp 5 miliar menjelang pengumuman calon gubernur oleh DPP PKB.

Bahkan Farouk menilai penjaringan yang dilakukan Demokrat hanya akal-akalan belaka.

Informasi yang digeber Farouk di media massa itu menyusul gagalnya pencalonannya sebagai Gubernur NTB, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). M.Khuwailid, MH,  agar dilaporan secara resmi.

“Jika memang cukup bukti dan ada saksinya, mari datang ke Bawaslu, kita bisa diskusikan lebih lanjut,” ujar M. Khuwailid MH menjawab wartawan usai menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB di Hotel Lombok Raya Kota Mataram, Senin (12/2).

Kata Khuwailid, pihaknya akan bekerja berdasarkan adanya bukti-bukti tertulis dari yang bersangkutan (Farouk Muhamad). “Jangan hanya jadi testimoni saja. Informasi adanya praktik mahar itu adalah peristiwa penting sehingga kita dorong Pak Farouk agar bisa melaporkan untuk kita bisa ambil langkah-langkah sesuai aturan,” tegasnya.

Khuwailid mengatakan, pelajaran dari pernyataan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mattalitti terkait adanya praktik mahar politik oleh petinggi DPP Gerindra di Pilkada Jawa Timur (Jatim). Dan selanjutnya, oleh Bawaslu Jatim, yang bersangkutan diminta untuk datang supaya pemeriksaan awal atas adanya mahar politik bisa dilakukan. Namun sayangnya, La Nyalla Mattalitti tidak kunjung datang menghadiri undangan.

“Jangan sampai kayak kasus La Nyalla Mattalitti di Pilkada Jatim. Begitu, kita serius bekerja yang bersangkutan tak berani datang menghadiri pemeriksaan secara resmi. Sekali lagi kita tidak bisa bekerja atas dasar informasi dan pengakuan. Karena, kita punya SOP dalam bekerja sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Khuwailid.

Ia menegaskan, peristiwa adanya praktik mahar jika hal tersebut benar terjadi, itu adalah sebuah bentuk kejahatan mengingat pemberian imbalan apapun dalam UU Pemilu telah diatur sanksinya, baik pidana maupun sanksi administratifnya.

“Kalau di kami (Bawaslu), laporan kayak gini masuk ke Sentra Gakumdu. Ini bisa masuk pidana dan sanksi administrasi yang relatif berat. Tapi, syaratnya, peristiwa hukum itu harus konkrit yakni, jangan hanya ngaku ada kesepakatan-kesepakatan soal nominal kendaraan, tapi buktinya tidak ada,” tandas Khuwailid.

Khuwailid menambahkan, tugas penting Bawaslu, yakni mencegah atau setidaknya bagaimana meminimalisir terjadinya transaksi politik. Pengalaman, biasanya jika tidak dalam bentuk uang tunai, paslon berjanji memberikan imbalan jika dipilih.

Dijelaskannya, dalam UU Nomor 7 tahun 2007 tentang pemilihan umum menyebutkan, transaksi jangan dilegalkan dengan sebutan mahar, tetapi tetap saja imbalan yang dilarang. Selain itu, larangan mahar politik juga tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 2015. Yakni, pada pasal 47 ayat 1 disebut, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur, bupati dan walikota.

Lebih lanjut, pasal 47 ayat 2, parpol atau gabungan parpol terbukti menerima imbalan, seperti maksud ayat 1, maka parpol atau gabungan parpol dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Mengenai sanksi disebut pada pasal 47 ayat 5, dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan, setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur, bupati atau qalikota maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai gubernur, bupati, atau walikota dibatalkan.

Selanjutnya, pada pasal 47 ayat 6, tertera setiap parpol atau gabungan parpol terbukti terima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dikenakan denda sebesar 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

“Kalau berkaca dari aturan tersebut, mestinya tugas partai politik adalah memberikan edukasi atau pendidikan kepada masyarakat akan pesta demokrasi yang baik dan bermartabat,” pungkas Khuwailid. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Penjualan Saham Newmont Undang Polemik

MATARAM, DS – Hasil penjualan 6 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang seharusnya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *