Sabtu , 28 Oktober 2017
Home / Hukum / Dugaan Praktik Korupsi di BWS Berlangsung Lama Dewan Minta BPK Lakukan Audit Investigasi
Drs. Ruslan Turmudzi

Dugaan Praktik Korupsi di BWS Berlangsung Lama Dewan Minta BPK Lakukan Audit Investigasi

MATARAM, DS – Dugaan praktik korupsi di Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB yang dilaporkan Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Pulau Sumbawa Sumbawa ditengarai berjalan secara terstruktur dan massif. Oleh karena itu, Komisi IV DPRD yang telah menerima aduan itu berjanji akan serius membawa masalah tersebut ke ranah hukum.

Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi yang juga anggota komisi IV bidang Fisik dan Pembangunan mengaku, jika melihat laporan dari masyarakat saat hearing beberapa waktu lalu itu, maka ada dugaan kesalahan perencanaan yang dilakukan pihak BWS.

“Dari data dan bukti-bukti yang kita meiliki, maka sejauh ini, kuat dugaan ada kesalahan perencanaan proyek  oleh BWS. Wajarlah, jika kita akan menindak lanjuti hasil hearing itu untuk melaporkannya ke APH (Aparat Penegak Hukum – red),” tegas Ruslan menjawab wartawan, Jumat (27/10).

Ia mengatakan, selama ini banyak proyek BWS di pulau Sumbawa dan pulau Lombok bermasalah. Dalam konteks kali ini, semua data yang terungkap sejauh ini sangat jelas mengarah pada pelanggaran hukum yang merugikan negara.

Ruslan mencontohkan, dalam kasus jalur irigasi bendungan batu bulan di desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, BWS dengan sengaja merencanakan proyek untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. “Kita memang sudah kumpulkan datanya. Tapi untuk lebih kuat, minggu depan ini kita langsung terjun ke lokasi. Setelah itu kita laporkan ke APH jika fakta lapangan yang kita dapatkan makin menguatkan,” ujarnya.

Menurut Ruslan, modus yang digunakan dalam kasus tersebut, tidak jauh berbeda dengan proyek-proyek lainnya. Misalnya Rehab Sporadis Jaringan Irigasi Pelita di kecamatan Moyo Hulu tahun anggaran 2016-2017 dengan anggaran mencapai Rp 5 miliar. Selain itu, pembangunan Jaringan Irigasi arah Mano dari tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang juga mencapai miliaran rupiah.

Bukan hanya itu saja, kata dia, proyek Cetak Sawah Baru yang dikerjakan BWS dengan luas 700 hektare pada tahun 2003 juga bermasalah. Sawah tersebut hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan masyarakat setempat. “Sehingga proyek itu jelas merugikan negara. Wajarlah ini harus diusut sampai tuntas,” kata Ruslan.

Ia menjelaskan, proyek-proyek  tersebut sumber anggarannya dari uang rakyat. Tentunya, setiap tahun akan dilakukan audit. Meski demikian, hal itu tidaklah cukup untuk membongkar sesuatu yang memang dilakukan secara terorganisir dan terencana.

Oleh karena itu, lanjut Ruslan, selain akan menempuh jalur hukum secara langsung, pihaknya akan meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi. Dengan cara itulah, semua kebusukan yang merugikan negara bisa terungkap. Terlebih, dasar bisa dilakukannya audit investigasi sudah lengkap. Berbagai bukti yang ada sangat layak untuk dilakukan audit investigasi.

“Yang namanya audit reguler itu lebih pada pertanggungjawaban keuangan saja, tapi tidak secara mendalam ditelusuri. Jadi wajar tidak ada temuan yang mencurigakan. Kami, sudah sepakat untuk membongkar masalah ini biar jelas. Saya selaku ketua fraksi PDI-P dan juga komisi IV siap melayangkan surat permintaan audit investigasi ke BPK,” tandas Ruslan.

Terpisah, Kepala BPK Perwakilan NTB, Wahyu Priyono saat diminta keterangannya mengatakan, pihaknya selalu siap melakukan audit investigasi. Sikap BPK sendiri tentunya menunggu adanya permintaan yang disertai dengan bukti-bukti permulaan.

Permintaan tersebut, haruslah melalui surat tertulis secara resmi dari pihak DPRD NTB. Permintaan bisa diajukan oleh fraksi, komisi atau pimpinan DPRD NTB secara kelembagaan. “Sekarang kan belum ada surat permintaan yang kami terima, jadi belum bisa menindaklanjutinya,” kata Wahyu.

Setelah ada surat dari komisi, fraksi atau lembaga DPRD NTB, BPK NTB akan melakukan kajian terkait proyek yang diduga merugikan negara. “Nanti juga kami mintakan pendapatnya BPK pusat yang khusus menangani pemeriksaan investigasi,” ujarnya.fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Dewan Minta Gubernur Jelaskan Dana CSR Rp 1 Triliun kepada Publik

MATARAM, DS – DPRD NTB mendesak peruntukan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Newmont …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *