Kamis , 22 Februari 2018
Home / Hukum / Dirut PBR Lotim Merasa Dizholimi
Pelayanan nasabah di PD BPR Lombok Timur masih tetap berjalan kendati Dirut mereka telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati NTB pada kasus konsolidasi BPR NTB

Dirut PBR Lotim Merasa Dizholimi

MATARAM, DS – Wakil Ketua tim konsolidasi merger PT. BPR NTB, H. Mutawalli, angkat bicara terkait penetapan tersangka oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB baru-baru ini. Direktur PD BPR Lombok Timur mengaku ia justru terzolimi pada kasus dugaan korupsi senilai Rp 1,1 miliar sesuai hasil audit BPKP yang kini menjeratnya tersebut.

Sebab, menurutnya, ia malah tak memiliki kewenangan apapun dalam proses merger 8 PD BPR menjadi PT BPR NTB selama ini. Mengingat, ada pihak direksi yang seharusnya lebih bertanggung jawab pada proses tersebut.

“Kasus saya ini sangat aneh, kenapa? Karena yang bertanggung jawab malah tidak kena. Jika di ibaratkan saya ini hanya disuruh membeli rokok. Setelah rokok dibeli berujung masalah. Sementara,para aktor yang memerintahkan justru lolos dari jeratan,” ujar Mutawalli menjawab wartawan, Rabu (21/2).

Ia menegaskan sangat tidak terima atas penetapan tersangkanya itu. Mengingat, perannya sebagai wakil ketua tim konsolidasi hanya di atas kertas, sehingga ada pihak lain  yang harus bertanggungjawab.

“Apa sikap pak Ikh (disebutkan lengkap), itulah sikap saya. Yang jelas, saya akan praperadilan atas penetapan tersangka ini,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini, dirinya sedang fokus mempersiapkan sejumlah bahan-bahan dalam rangka menggugat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penentuan kerugian negara.

“Sore ini, saya berencana akan  menemui tim pengacara guna menentukan kapan waktu pendaftaran ke PTUN,” kata Mutawalli.

Ia menjelaskan, materi gugatan TUN itu terkait dengan penentuan angka kerugian negara oleh BPKP sebesar Rp 1,1 miliar yang dinilai masih jadi pertanyaan.

“Kerugian negara yang mana? Artinya di (tim) konsolidasi kan ada penggabungan, sehingga biaya yang dikeluarkan dari pos anggaran yang memang sudah ada. Sekali lagi, sumber angka itu yang kita pertanyakan?,” ungkap Mutawalli.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan balik ke BPKP dalil penentuan kerugian negara.  “Pos yang mana yang janggal? setahu saya, kalau pun ada biaya, itu  berkaitan dengan percepatan Perda. Tapi, soal materi gugatan saya konsultasikan dengan tim kuasa hukum. Termasuk soal waktu pendaftarannya,” tandas Mutawalli.

Diketahui, penetapan tersangka berdasarkan surat yang diterbitkan Kajati NTB nomor B02/P:/FD/I/02/ 2018 untuk tersangka Mutawalli. Ia disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang Undang nomor  20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 KUHP.

Terbitnya penetapan tersangka sesuai hasil gelar perkara beberapa waktu lalu yang menemukan indikasi tindak pidana korupsi  pada proses penyidikan kasus itu. Dimana berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1.064.578.852.

Posisi Mutawalli masuk dalam tim konsolidasi pada proses perubahan dan penggabungan PD BPR se NTB menjadi PT BPR NTB. Dimana posisi Ikh adalah ketua tim konsolidasi, sementara Mutawalli adalah wakil ketua. Dalam perannya, kedua tersangka memberlakukan pungutan kepada semua PD BPR, sehingga terkumpul anggaran Rp 1,8 miliar.

Namun dalam penggunakan anggaran, diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan atau fiktif. Anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah kerugian negara yang ditemukan oleh BPKP. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Kapolda NTB Minta Calon Kada ‘Jual’ Ide dan Program

MATARAM, DS – Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Firli, MSi, meminta seluruh calon kepala daerah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *