Selasa , 13 Juni 2017
Home / Hukum / Deviden Belum Diserahkan ke Pemda, Dirut DMB akan Dipanggil
H. Muhamad Amin SH MSi

Deviden Belum Diserahkan ke Pemda, Dirut DMB akan Dipanggil

MATARAM, DS – Pemprov NTB memastikan, deviden dan penjualan saham milik pemerintah daerah sebanyak 6 persen di PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), belum diserahkan oleh managemen PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sesuai komitmen mereka. Padahal, kabarnya penjualan sahamnya telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2016 lalu.

Wakil Gubernur NTB H. Muhamad Amin MSi menegaskan, agar persoalan tidak terus berlarut, manajeman PT. DMB sudah harus diberikan deadline waktu, yakni sebelum pembahasan R-APBD Perubahan 2017. “Sekarang, kami tegas soal deadline waktu ke DMB. Pokoknya sebelum pembahasan RAPBD-P 2017, dividen maupun hasil penjualan saham harus sudah masuk di APBD Perubahan,” tegas Wagub menjawab wartawan, Sabtu (27/5).

Amin mengatakan tidak ingin menjadi pihak yang terus disalahkan oleh publik terkait belum adanya setoran dari pemasukan penjualan saham itu. Oleh karenanya ia berjanji memanggil Direktur Utama (Dirut) PT DMB, Andi Hadianto, dalam waktu dekat ini.

“Pemanggilan sudah masuk dalam agenda. Prinsipnya, apa yang kita lakukan bukan hanya untuk mempertanyakan kejelasan pembayaran dividen saham, tetapi juga menegaskan tuntutan agar PT. DMB segera menyerahkan dividen ke pemda NTB. Pokoknya, secepatnyalah,” ungkapnya.

PT DMB memiliki kewajiban untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daerah. Apalagi, deviden tersebut malah telah dimasukkan dalam APBD perubahan tahun 2016 lalu. “Ya, harus segera disetor ke daerah, kan sudah lama saham dijual. Itu dasar kita berani cantumkan di dokumen APBD lalu,” kata Wagub.

Apabila deviden dan penjualan saham belum disetor ke daerah karena PT DMB belum menerima uangnya maka sudah menjadi tanggung jawab PT DMB mengurus masalah tersebut, bukan malah berpangku tangan tanpa ada ikhtiar apapun.

“Misalnya jika ada kendala karena uangnya belum diterima, maka Pak Andi selaku Dirut itu, ya wajiblah melapor dan berkoordinasi ke jajaran pemda dan dewan. Bukan kayak sekarang, yang terus diam-diam saja, tanpa kejelasan informasi apapun,” ujar Wagub.

Diketahui, PT Multi Daerah Bersaing (MDB) telah menjual sebanyak 24 persen saham yang dimilikinya. Dimana, didalam saham itu terdapat 6 persen saham milik PT DMB. Bahkan setelah DMB mau menjual sahamnya, deviden pun siap dibayar. “Kita tagih DMB dengan cara baik-baik dulu, kalau tidak bisa juga barulah kita berpikir mencari solusi lain seperti menggunakan pengacara negara,” tandas Wagub Amin.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB H Supran membenarkan, jika dividen dan saham yang harus disetor PT DMB belum juga masuk sampai saat ini. “Belum ada makanya ini, tapi itu bukan wewenang saya. Kita menunggu saja,” ungkapnya.

Sayangnya, Direktur Utama (Dirut) PT DMB Andi Hadianto belum memberikan keterangan apapun hingga kini. Ketua KONI NTB itu enggan mengangkat telepon, begitu juga dengan pesan yang dikirim kepadanya tidak direspon.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD NTB bidang Keuangan dan Perbankan, Johan Rosihan, mengancam akan bersikap tegas apabila saham belum juga dibayar hingga bulan Juni. Mengingat, masalah ini sangat serius dan tidak bisa dianggap main-main.

“Kita akan lihat dalam KUA/PPAS APBD 2017 ini, jika tidak masuk lagi soal deviden dari PT. DMB, maka wajarlah jika kita bersikap tegas. Yakni, tidak melanjutkan pembahasan APBD tersebut,” tegasnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD NTB itu mengaku, bukan hanya harga penjualan saham yang belum dibayar, dividen atas kepemilihan saham pada PTNNT juga sampai saat ini tidak pernah disetor ke daerah. Jumlah dividen yang akan diterima PT DMB sebesar 18 juta dolar Amerika atau setara dengan Rp 234 miliar.

Selanjutnya, uang Rp 234 miliar tersebut, sebanyak 10 persen untuk PT DMB, sisanya dibagi ke pemprov NTB 40 persen, Pemkab Sumbawa Barat 40 persen dan Pemkab Sumbawa 20 persen. Sedangkan dari hasil penjualan saham, PT DMB akan mendapatkan uang sekitar Rp 700 miliar sampai dengan Rp 1 triliun. Angka pastinya, PT DMB sendiri tidak pernah menyampaikan secara transparan.

Johan menyebutkan, dividen dari PT DMB telah dimasukkan sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016. Namun ternyata belum dibayar, kemudian dividen bersama harga penjualan saham dimasukkan lagi dalam APBD 2017. “Pokoknya, Juni itu kita sudah bahas APBD-P 2017, jangan sampai kita keliru lagi. Posisinya saat ini harus diperjelas soal pembayaran saham itu. Jika memang ada masalah di internal DMB, maka ambil alih dong melalui pengganti Dirut PT. DMB,” tandasnya. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Tak Bangun Embung, Dana Desa Ditahan

LOTIM, DS – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, menegaskan para …

No comments

  1. Your comment is awaiting moderation.

    What’s up, all is going sound here and ofcourse every one is sharing
    data, that’s genuinely good, keep up writing.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *