Jumat , 22 September 2017
Home / Hukum /  Bau Amis BPR, Kejati NTB Sudah Periksa 4 Saksi
Akademisi Fakultas Hukum Unram, Dr. Lalu Wira Pria Suhartana

 Bau Amis BPR, Kejati NTB Sudah Periksa 4 Saksi

MATARAM, DS – Dugaan adanya bau amis, terkait proses merger Perusahaan Daerah (PD)  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB menjadi PT BPR NTB dalam rangka pengisian direksi dan komisaris yang diduga melanggar aturan yang disorot para anggota DPRD NTB, terbukti. Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB telah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi dalam kasus dugaan merger salah satu perusahaan plat merah milik Pemprov NTB tersebut.

Akademisi Fakultas Hukum Unram, Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH MH,  mengaku, pihaknya sejak awal telah mengingatkan jajaran Pemprov NTB melalui Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi agar tidak memaksakan kehendak terkait proses merger delapan BPR tersebut.

Pasalnya, kata dia, di dalam Perda, telah disebutkan bahwa langkah penggabungan delapan Perusahaan Daerah (PD)  BPR tidak tepat. Sebab, yang paling tepat, menurutnya, justru dilebur. Jika digabungkan, sementara masing-masing BPR masih berbadan hukum sebagai PD dan tercatat masih eksis secara hukum, menurutnya, tidak cocok.

“Jadi, memang ada masalah sejak awal. Dan kami sudah ingatkan jauh-jauh hari. Sehingga, wajarlah kita atensi sikap responship aparat penegak hukum yang tanggap melihat dugaan pelanggaran disitu (BPR NTB),” tegas Lalu Wira menjawab wartawan, Selasa (19/9).

Ia mengatakan dalam Perda dibahasakan sebagai “peleburan”, bukan “penggabungan”. Menurutnya, ini yang paling pas dari aspek hukum. Sebab antara peleburan dan penggabungan memiliki makna yang jauh berbeda. Karena itu, menurutnya Perda inipun tidak cocok.“Pertama, di dalam pembentukan Perdanya sudah salah. Tentu Perda yang digunakan menyalahi aturan,” ujarnya.

Selanjutnya, pembentukan perusahaan daerah harus mengacu pada Undang-Undang No 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Didalamnya mengatur bahwa perusahaan daerah harus menggunakan badan hukum Persero atau Perum Daerah, bukan sebagai PT.

Ketentuan ini berlaku tiga tahun setelah UU 23 diberlakukan. Karenanya, Wira juga menyarankan harus dilakukan perubahan bentuk badan hukum. “Ini juga tidak strategis yang dilakukan oleh Pemda,” kata Wira.

Ia mengingatkan, agar pembentukan lembaga keuangan ini benar-benar mempertimbangkan aspek kebermanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Karena itulah, seluruh prosedur pembentukannya harus dilakukan secara profesional, dan tidak terpasung oleh kepentingan apapun di dalamnya.

Harapannya, perusahaan daerah ini terbentuk benar-benar diikhtirakan untuk kepentingan kemaslahatan banyak orang di provinsi ini. Bukan semata-mata kepada persoalan bisnis. Berkaca dari beberapa BUMD yang ada di daerah, katanya, BUMN mana yang memberikan manfaat besar bagi kepentingan masyarakat?

“Ada DMB (Daerah Multi Bersaing), Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah), GNE (gerbang NTB Emas), sejauh mana dia memberikan pengaruh kepada masyarakat dan dalam pentingkatan PAD. Sehingga perlu dievaluasi. Jangan sampai seperti itu,” tandas Lalu Wira

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati NTB, Dedi Irawan, menjawab wartawan, membenarkan jika empat saksi yang telah diperiksa oleh tim jaksa penyidik merupakan karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berasal dari sejumlah kabupaten, diantaranya BPR Lombok Tengah, Sumbawa Barat, dan Sumbawa Besar.

Meski demikian, Dedi enggan membeberkan identitas nama dan jabatan karyawan lingkup BPR yang telah diperiksa tersebut. “Yang pasti, identitas para saksi akan diungkap setelah adanya penetapan tersangka. Nanti saja, setelah ada penetapan tersangka, baru bisa kita ungkapkan, siapa-siapa saja yang diperiksa sebagai saksi itu,” ungkapnya.

Dedi mengatakan, pada Kamis (14/9) lalu, tim jaksa penyidik telah melakukan  penyitaan barang bukti sejumlah dokumen dan server tim konsolidasi merger PT BPR NTB di kantor PD BPR Lombok Tengah.

Ia menjelaskan, proses penyitaan merupakan rangkaian penyidikan untuk menguak dugaan korupsi dalam merger 8 PD BPR menjadi PT BPR NTB. Hal ini juga langkah melengkapi alat bukti dalam penetapan tersangka pada perkara tersebut.

Diketahui, penyidikan dugaan korupsi merger PT BPR NTB terkait penggunaan dana sebesar Rp 1,7 miliar yang dikumpulkan 8 PD BPR. Uang tersebut digunakan untuk operasional merger PT BPR. Penyidik menelisik dasar hukum dalam alokasi anggaran tersebut. Selain adanya dugaan penyimpangan, muncul juga laporan dugaan gratifikasi dalam pemilihan direksi PT BPR NTB.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Kecaman Kebiadaban Tentara Myanmar dari NTB

MATARAM, DS – Ribuan warga masyarakat dari 22 ormas di NTB menggelar aksi peduli terhadap pembantaian Muslim …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *