Jumat , 16 Maret 2018
Home / Hukum / APIP dan APH NTB Teken PKS Berantas Korupsi
Kepala Inspektorat provinsi NTB, Ibnu Salim, MSi (kiri) saat bersama para pejabat APH NTB guna berkoordinasi menyiapkan PKS sinergi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah

APIP dan APH NTB Teken PKS Berantas Korupsi

MATARAM, DS – Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terus memperkuat sinergi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Khusus di Pemprov NTB, penguatan sinergi dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama koordinasi antara APIP dan APH terkait penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah pada Kamis (15/3).

Kepala Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, MSi, mengatakan,  perjanjian kerjasama (PKS) tripartit antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kejaksaan Agung serta Kepolisian Negara telah dilakukan penandatanganan pada akhir Februari lalu.

Perjanjian kerjasama  tersebut akan ditindaklajuti dengan penandatangan perjanjian kerjasama antara APIP dan APH di daerah, yakni antara Gubernur dan Kajati serta Kapolda ditingkat provinsi. Selanjutnya, antara bupati/walikota dengan Kapolres dan Kajari untuk tingkat kabupaten/kota.

“Insya Allah, penandatangan di tingkat provinsi kita lakukan secara serentak dengan seluruh kabupaten/kota di NTB pada akhir Maret ini. Dan kita juga masih menunggu jadwal dari Irjen Kemendagri,” ujar Ibnu menjawab wartawan, Kamis (15/3).

Ia mengatakan, kehadiran pejabat terkait dari Kemedagri, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung sangat dibutuhkan saat penandatanganan itu. Lantaran, direncanakan akan juga dilakukan sosialisasi mengenai substansi dan bagaimana mengimplementasikan PKS tersebut secara terintegrasi.

“Adanya PKS ini, maka kedepan,  APIP dan APH akan semakin intens berkoordinasi dan bersilahturahmi terkait bagaimana menangani tindak pidana korupsi dengan baik,” ujar Ibnu.

Sementera itu, Mendagri Tjahjo Kumolo, saat  sosialisasi perjanjian kerja sama antara APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarat terkait indikasi korupsi, di Jakarta beberapa hari lalu, mengingatkan kepada APIP dan APH di daerah agar terus memperkuat sinergi.

Mendagri Ia berpesan agar setiap laporan masyarakat terkait indikasi korupsi harus ditindaklanjuti oleh APIP dan APH. Namun koordinasi APIP dan APH tidak ditujukan untuk melindungi tindakan kejahatan ataupun membatasi APH dalam penegakan hukum.

“Pendekatannya adalah mengedepankan hukum administrasi sehingga penanganan pidana merupakan ultimum remedium atau upaya akhir dalam penanganan suatu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Mendagri.

“Semua laporan masyarakat harus ditindaklanjuti oleh APIP dan APH sepanjang data identitas nama dan alamat pelapor serta laporan dugaan tindak pidana korupsi dilengkapi oleh bukti-bukti permulaan atau pendukung berupa dokumen yang terang dan jelas,” lanjut Tjahjo. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Dirut PBR Lotim Merasa Dizholimi

MATARAM, DS – Wakil Ketua tim konsolidasi merger PT. BPR NTB, H. Mutawalli, angkat bicara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *