Kamis , 22 Juni 2017
Home / Hukum / Aksi Demo Warga Lingkar Mandalika Kapolda : Punya Bukti, Silahkan Ajukan Gugatan ke Pengadilan
Kapolda NTB Brigjen Pol Drs Firli, M.Si

Aksi Demo Warga Lingkar Mandalika Kapolda : Punya Bukti, Silahkan Ajukan Gugatan ke Pengadilan

MATARAM, DS – Kapolda NTB Brigjen Pol Drs Firli, M.Si mempersilahkan masyarakat di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort yang masih keberatan atas hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPN, Kejaksaan, pemerintah daerah, bupati, dan Reserse Pidana Umum yang membidangi masalah tanah dan bangunan Polda NTB menempuh jalur hukum.

Mantan Wakapolda Jawa Tengah, menegaskan dari hasil kajian yang dilakukannya, kinerja tim gabungan sudah berjalan baik, terkait verifikasi atas keabsahan para penerima dana kerohiman yang telah dicairkan oleh PT Indonesia Tourism Development Coorporation (ITDC) .

“Tapi, kalau ada saja masyarakat yang masih keberatan. Silahkan saja, ajukan gugatan secara hukum di pengadilan. Kan ada gugatan perdata termasuk PTUN, prinsip hasi penelitian tim sudah pas dan tepat,” tegas Firli menjawab wartawan usai pembagian dana kerohiman tahap akhir di ruang rapat utama (RRU) kantor Gubernur NTB, Rabu (7/6).

Kapolda mengatakan, tim gabungan tidak berhak melakukan pembatalan SPPT dan sporadik sesuai klaim masyarakat dalam aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di depan Kantor Gubernur NTB pada Senin (5/6) lalu. Sebab, menurutnya, pihak yang berhak melakukan pembatalan sporadik adalah Kepala Desa.
Firli menjelaskan, dari kros cek yang dilakukan tim gabungan, umumnya kepala desa di lingkar KEK Mandalika Resort, sama sekali tidak pernah sekalipun membubuhkan tanda tangan mereka diatas lahan yang diklaim warga itu.

“Jadi, salah alamat jika tim verifikasi yang dipersalahkan. Kalau soal sporadik dan SPPT tanah itu, wewenang kepala desa dan bukan tim. Nah, jika sudah kepala desanya bersumpah mengaku tidak pernah tanda tangan apapun, lantas apalagi yang dipersoalkan,” ujar Kapolda.

Ia menambahkan, jika masyarakat meneruskan persoalan klaim penguasaan lahan mereka ke proses hukum, maka tentunya Negara siap melakukan perlawanannya. “Kan perangkat negara, ada pengacara negara. Yakni, Kejaksaan. Jadi, tinggal kita uji, mana yang benar, data klaim warga atau yang sudah diputusakan lewat proses panjang oleh tim,” tandas Brigjen Pol Drs Firli.

Terpisah, Gubernur Dr. TGH Zainul Madji berharap masyarakat bisa menerima kebijakan yang diambil pemerintah agar persoalan sengketa pada kawasan Mandalika dapat segera diselesaikan.

“Kalau memang ada merasa itu jual beli, apalagi kan alasan kepemilikan harus jelas, silakan kalau punya sertifikat ajukan, kalau itu shahih ya nanti dicek kalau ada bukti tertulis lain nanti akan dicek,” ungkap gubernur belum lama ini.

Gubernur mengemukan hal ini, lantaran pihaknya enggan untuk masuk ke ranah hukum terkait dengen penyelesaian sengketa lahan Mandalika tersebut. Menurut Majdi, proses penyelesaian sengketa tersebut diharapkan selesai pada kata sepakat.

“Kalau ada permasalahkan nanti lari ke hukum, tapi harus diingat, penegak hukum juga punya data cukup banyak, tentang surat-surat yang diragukan keasliannya,” tegas Majdi.

TGB berharap tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ini dengan mengaku-aku berdasarkan surat-surat dan dokumen palsu. Jika sampai ditemukan ada indikasi pidana, maka pihaknya tidak segan untuk menempuh jalur hukum.

“Kalau terbukti (pemalsuan) itu pidana. Sebenarnya yang diberikan pemerintah formulasi yang sangat baik, jadi kita tidak mau ada proses hukum. Tetapi kalau ada yang bersiketas nanti ada uji dokumen, kalau ada yang terbukti abal-abal ya dia tidak dapat apa apa, kita ingin yang baik baik saja karena ini kan untuk kepentingan daerah juga,” ujar Majdi. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Pemangkasan 700 Karyawan di PT AMNT Gubernur Tak Bisa Intervensi

MATARAM, DS – Pemprov NTB hingga kini terus mencermati kebijakan PT Amman Mineral Nusa Tenggara …

No comments

  1. Your comment is awaiting moderation.

    I leave a response each time I like a post on a site or if I have something to contribute to the conversation. It is triggered by the fire communicated in the post I browsed.
    And on this post Aksi Demo Warga Lingkar Mandalika Kapolda :
    Punya Bukti, Silahkan Ajukan Gugatan ke Pengadilan – Duta Selaparang.
    I was excited enough to drop a thought 🙂 I actually do have 2 questions
    for you if it’s okay. Could it be only me or does it give the impression like some of these remarks appear as
    if they are coming from brain dead people? 😛 And, if you are posting on other
    online sites, I’d like to keep up with you. Could you list every
    one of your community sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *