Jumat , 4 Mei 2018
Home / Hukum / AGAR  BANTUAN RLH TIDAK DIJUAL Fasilitator Diminta Perkuat Pengawasan
Silaturahmi dengan masyarakat calon penerima manfaat pada acara sosialisasi terkait program pemerintah Provinsi NTB membangun 1.129 unit Rumah Layak Huni (RLH)

AGAR  BANTUAN RLH TIDAK DIJUAL Fasilitator Diminta Perkuat Pengawasan

 

MATARAM,DS-Ketua Tim pengawalan dan pengamanan pemerintah dalam Pembangunan (TP4D) Provinsi NTB, Sucipto, SH.MH, diwakili koordinator Jaksa pada Kejati NTB, Elly Rahmawati, SH.MH, mengingatkan kepada masyarakat penerima Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) agar mematuhi persyaratan bahwa rumah bantuan yang diperuntukkan  bagi  warga miskin tersebut, ditempati sendiri dan tidak boleh dijual, disewakan atau dipindahtangankan.

“Jika ada yang melakukan itu (menjual red) akan diusut,”ujarnya. Selain itu,  kepada petugas fasilitator lapangan dimintanya untuk melakukan  pengawasan dan melaporkan progres pelaksanaannya secara obyektif.

Hal itu disampaikan Elly saat silaturahmi dengan masyarakat calon penerima manfaat pada acara sosialisasi terkait program pemerintah Provinsi NTB membangun  1.129 unit Rumah Layak Huni (RLH)  di 175 Desa sasaran se- NTB, Kamis-Jumat, (3-4/5-2018), di Aula Kantor Dinas PUPR KSB & Sumbawa.

Program bantuan perumahan yang bersumber dari APBD Provinsi NTB Tahun 2018 dengan nilai lebih dari Rp 31,22 Milyar tersebut mendapatkan pendampingan dari TP4D. Program tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk mengentaskan kemiskinan.

“Kami hadir disini bukan untuk memeriksa, tetapi membantu untuk mensukseskan pelaksanaannya, ” ungkap  Elly Rahmawati.

Ia menegaskan  pembangunan RLH merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mensejahterakan masyakatnya.tu Kehadiran TP4D menurutnya adalah untuk memastikan agar proyek untuk kaum duafa tersebut tepat sasaran.

“Benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang berhak, dan tidak terjadi penyimpangan,” tegasnya seraya berharap semua pihak ikut ambil bagian untuk ikut mengawasi.

Elly mengingatkan kepada masyarakat calon penerima manfaat, agar rumah yang diberikan pemerintah dimanfaatkan sendiri. ” Rumah yang diberikan tidak boleh  dipindah tangankan. Tidak boleh disewakan, apalagi dijual. Kalau ada yang berani menjual akan berurusan dengan hukum,” ingatnya.

Camat Rhee Kabupaten Sumbawa, Hartono, SIP mengusulkan agar dalam pelaksanaan pembangunan RLH di wilayahnya, diharapkannya TP4D mendorong Kontraktor pelaksana lebih memprioritaskan penggunaan material setempat.

“Kalau bisa kontraktor membeli bahan-bahan dari produksi masyakat di sekitar lokasi, jangan didatangkan dari luar,” pintanya. Selain RLH dari Provinsi NTB, ia juga mengusulkan adanya bantuan tambahan dana sebesar Rp. 2 juta dari pemerintah Kabupaten untuk tambahan  pembangunan satu kamar bagi masyarakat miskin. “Dengan demikian, terjadi percepatan dalam program pembangunan layak huni,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Dusun (Kadus) Sapugarabree Kecamatan Taliwang di KSB, Abdul Fuad, mengusulkan agar semua masyarakat miskin didusunnya diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan rumah. Ia menyatakan sangat berterima kasih dengan adanya bantuan rumah tersebut. Tetapi karena masih adanya warga  miskin yang belum tercover pada program RLH ini, ia berharap ada kebijakan dari Pemprov. NTB melakukan percepatan. “Sehingga tidak ada kesan, sebagian warga dianaktirikan,”ujarnya.

Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) pada Inspektorat Provinsi NTB, GP.Aryadi, S.Sos.MH  mengingatkan kepada fasilitator   lapangan agar memberi atensi pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan dilokasi. Ia menegaskan bahwa tugas utama fasilitator lapangan adalah melakukan pengawasan secara obyektif. Dalam hal pelaksanaan pembangunan RTH ini, Gde berharap para fasilitator memastikan pelaksanaanya sesuai spesifikasi. Misalnya bahan material bangunan, kerapian pengerjaannya, ia berharap benar-benar diawasi dan dilaporkan apa adanya.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB, Ir. Gusti Bagus Sugiartha, M.Tp, didampingi  Kabid Perumahan, Izuddin, S.STp. ME, menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera.

” Dari 12 indikator kemiskinan, 4 indikator diantaranya ada di sektor perumahan, terutama rumah dan pemukiman kumuh,” ungkapnya. Karenanya, ia kembali menegaskan  komitmen pemerintah Provinsi untuk bisa menuntaskan masalah rumah kumuh di NTB sesuai target RPJMD.

“Melalui Program RLH  tahun 2018 ini, KSB memperoleh alokasi 36 unit tersebar di 6 desa dan Sumbawa memperoleh alokasi 120 unit di 20 desa,” ungkapnya.

Dijelaskannya bahwa kriteria warga yang berhak menerima RLH adalah mereka yang sangat miskin, usia diatas 40 tahun dan diutamakan yang sudah berkeluarga, memiliki tanah namun  rumahnya kumuh dan bersedia mengikuti ketentuan program pembangunan RLH.

Syarat lainnya menurut Gusti Bagus Sugiharta adalah belum pernah mendapat bantuan serupa dan bersedia menerima rumah yang telah ditetapkan tipe 21, tandasnya. Seraya menjelaskan bahwa pembangunan RLH akan dikerjakan oleh kontraktor yang memenuhi syarat, dengan anggaran sebesar Rp. 27 juta/unit untuk di pulau Lombok dan Rp 29 juta/unit untuk di pulau Sumbawa, pungkasnya.

Untuk dimaklumi, selama di Sumbawa dan KSB, anggota TP4D selain mengikuti sosialisasi pembangunan RLH untuk masyarakat miskin, juga melakukan monitoring  pelaksanaan pembangunan jaringan jalan nasional dan jembatan yang bersumber dari APBN tahun 2018.

Tim monev dipimpin Koordinator jaksa Ely Rahmawati bersama sejumlah jaksa senior diantara, Kasi Penerangan dan Hukum, Dedi Irawan, SH. MH, Kasi Perencanaan Proyek Strategis, Erwin Indrapraja, SH. MH, Kasi Idpolhamkam, Moh Isnaeni, SH.MH dan Taufik Hidayat, SH dari intelejen Kejati NTB. hm

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

APIP dan APH NTB Teken PKS Berantas Korupsi

MATARAM, DS – Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terus memperkuat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *