Kamis , 7 Juni 2018
Home / Ekonomi / Realisasi Penerimaan Turun, APBD NTB 2018 Kurang Rp 140 Miliar
Agus Hidayatullah

Realisasi Penerimaan Turun, APBD NTB 2018 Kurang Rp 140 Miliar

MATARAM, DS – Sebagian besar penerimaan daerah dalam APBD NTB 2018 mengalami penurunan realisasi. Tak tanggung-tanggung, diperkirakan angka kekurangan anggarannya cukup signifikan, yakni mencapai sekitar Rp 140 miliar.

Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB mencoba akan menambal kekurangan anggaran, akibat realisasi turun itu dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2018 yang akan dibahas dalam waktu dekat ini

“Yang pasti seluruh penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah pasti kita berkurang, karena sudah ditetapkan lewat RUPS. Memang angka sebesar Rp 140 miliar itu masih perkiraan kita, tapi kayaknya tidak bergeser jauh dari angka itu,” ujar Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) Bappenda NTB, Agus Hidayatullah menjawab wartawan, Kamis (7/6).

Menurutnya, kekurangan APBD lebih dari Rp 140 miliar.  Diantaranya dipicu, adanya penurunan penerimaan pajak rokok sebesar Rp 52,6 miliar dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 42,4 miliar menjadi penyumbang terbesar kekurangan APBD NTB 2018.

Agus menegaskan, awalnya target penerimaan pajak rokok dalam APBD murni mencapai Rp 342 miliar. Namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), pajak rokok yang akan diterima NTB hanya sebesar Rp 290 miliar. “Sehingga ada minus Rp 52,6 miliar,” kata dia.

Pengurangan pendapatan atau penerimaan juga terjadi dari hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Antara lain, belanja atas penyertaan modal pada perusahaan daerah PD. BPR NTB yang berkurang Rp 5,5 miliar.

Menurut Agus, dalam APBD murni 2018, penerimaan dari PD. BPR NTB ditargetkan sebesar Rp 15 miliar. Namun, setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penerimaan dari PD. BPR hanya sebesar Rp 9,485 miliar.  Oleh karena itu, jelas terjadi kekurangan penerimaan pendapatan sebesar Rp 5,5 miliar.

Selanjutnya, dalam APBD Murni 2018 ditargetkan dividen dari PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sebesar Rp 40 miliar. Namun, akibat perusahaan daerah tersebut tak beroperasi pada 2018 maka target tersebut menjadi nol.

Hal ini, kata Agus, termasuk target penerimaan pendapatan dari PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebesar Rp 1,2 miliar. Namun, setelah RUPS dilakukan, perusahaan plat merah itu hanya mampu menyetorkan dividen sebesar Rp 800 juta. “Sehingga, terjadi kekurangan penerimaan sebesar Rp 400 juta,” ungkapnya.

Terkait, target penerimaan dari PT. Bank NTB sebesar Rp 65 miliar. Agus mengatakan, merujuk hasil RUPS pada 31 Mei lalu, PT. Bank NTB hanya menyetorkan dividen sebesar Rp 49,3 miliar lebih. Oleh karena itu, terjadi kekurangan penerimaan sekitar Rp 15,6 miliar lebih. “Sehingga, jumlah kekurangannya sebesar  Rp 140,208 miliar,” tandas Agus Hidayatullah. RUL.

 

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Fraksi PKS NTB Soroti Dana Penjualan Aset di BIL Rp 106 Miliar Belum Masuk ke APBD

MATARAM, DS – Aset milik Pemprov NTB  di Bandara Internasional Lombok (BIL) dipastikan telah resmi dijual …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *