Selasa , 27 November 2018
Home / Ekonomi / Rachmat : Program PKH Efektif Turunkan Ketimpangan Sosial
Rachmat Hidayat

Rachmat : Program PKH Efektif Turunkan Ketimpangan Sosial

LOBAR, DS – Anggota DPR RI dapil NTB H. Rachmat Hidayat menilai Program Keluarga Harapan (PKH) dan peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia melalui tiga pendekatan pelayanan masing-masing Kartu Indonesia Sehat (KIS) di sektor kesehatan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sektor pendidikan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.

“Dalam jangka panjang program yang merupakan implementasi NawaCita Pemerintah tahun 2014 hingga tahub 2019 akan mampu memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia, termasuk di NTB,” ujar Rachmat saat menyampaikan sambutannya pada penyerahan PKH bulan Nopember di desa Lingsar, kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Senin (26/12).

Ketua DPD PDIP NTB itu mengemukakan program Keluarga Harapan mampu membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak. Dengan program yang saat ini didorong turut menjangkau kaum difabel dan lanjut usia ini, masyarakat dikatakannya dapat memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka.

“Manfaat Program Keluarga Harapan juga didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI,” kata Rachmat.

Sementara program peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia melalui tiga pendekatan pelayanan. Yakni, KIS, KIP dan KKS. Menurut dia, secara nasional sudah tertangani mencapai 9,8 Juta Kepala Keluarga (KK) dari target 10 Juta KK. Apalagi plafond anggarannya kurang lebih mencapai Rp 17,9 triliun.

“Mengapa Pemerintah memfokuskan pada pilihan membagi langsung kepada masyarakat miskin tanpa perantara dan berwujud non tunai?, hal ini semata-mata atas kesadaran moril bangsa Indonesia yang sadar sesadar dasarnya, bahwasnya persoalan penanggulangan kemiskinan pada negara dengan penduduk kurang lebih 260 juta bukanlah persoalan yang mudah sebagaimana membolakbalikkan telapak tangan, tetapi pasti membutuhkan usaha yang maksimal, tidak cukup bekerja saja tetapi harus kerja keras atau dengan istilah Kerja, Kerja dan Kerja,” jelas Rachmat menegaskan.

Dalam kesempatan itu. Rachmat menekankan pentingnya penyaluran program Keluarga Harapan dan bantuan KIS, KIP dan KKS untuk tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu bagi penerimanya. Bamsoet mengultimatum seluruh Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun untuk benar benar memilih penerima bansos secara benar dan tepat sasaran.

“Karena, para camat, kades dan kadus lebih mengetahui warganya yang berhak menerima bansos. Jangan sampai bantuan sosial ini diberikan kepada yang tidak berhak atau tidak tepat sasaran,” tegas dia lagi.

Sebaliknya, Rachmat juga berpesan kepada keluarga yang menerima bantuan PKH agar bijaksana dalam memanfaatkan pencairan tunainya. Tak hanya membelanjakan hingga habis, bantuan itu diharapkannya mampu menjadi tabungan untuk keperluan yang akan datang.

“Semoga bantuan ini juga bisa mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, terutama untuk ibu hamil, balita dan anak usia sekolah,” lanjutnya.

Lebih jauh secara khusus Rachmat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang telah menggulirkan PKH dan bantuan KIP, KIS serta KKS dengan terobosan baru dalam penyaluran menggunakan sistem non tunai. Sistem ini dinilai aman dan memudahkan masyarakat. Sekaligus mendididk masyarakat tidak konsumtif dan belajar menabung.

“Kedua program tersebut menjadi bukti nyata keberpihakan dan kepedulian Presiden Jokowi kepada rakyat Indonesia. Sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada saudara kita yang kurang mampu. Sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan perilaku terhadap pendidikan dan kesehatan, serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial,” tandas Rachmat Hidayat. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

HBK : Belum Ada Upaya Pemerintah Dorong Pertanian Organik

MATARAM, DS- Ketua Badan Pengawas dan Disiplin ( BPD)  Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK), menilai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *