Kamis , 1 November 2018
Home / Ekonomi / WAGUB NTB :PERSOALAN RTLH JADI PR BERSAMA
Dr Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd saat membuka Rakor Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Hotel Jayakarta Senggigi

WAGUB NTB :PERSOALAN RTLH JADI PR BERSAMA

MATARAM,DS-Persoalan rumah tidak layak huni ( RTLH) merupakan salah satu PR  bersama. Di NTB sendiri, dari 239 ribu RTLH, setiap tahun rata- rata ada 10 ribu- 15 ribu RTLH yang bisa dituntaskan. Dengan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak,  persoalan tersebut diharapkan selesai.

Harapan itu diungkapkan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd saat membuka Rakor Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Hotel Jayakarta Senggigi, Rabu (31/10/2018).

Di hadapan peserta rapat koordinasi saat itu Wagub menyampaikan layak tidaknya rumah, tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesejahteraan hidup sebuah keluarga.

“Fenomena yang terjadi di masyarakat seringkali kita saksikan rumahnya memang keliatan sederhana, bahkan tampak tidak layak, tapi jumlah hewan ternak peliharaannya mencapai puluhan ekor. Nah pola pikir seperti ini yang perlu kita sama sama ubah. Bagaimana agar setiap orang dapat menyadari pentingnya rumah yang layak dan sehat,” jelas Wagub.

Sebagai leading sektor yang menangani masalah hunian rakyat, Dinas PUPR dikatakan Wagub sedang diuji dengan terjadinya bencana gempa bumi yang menimpa Pulau Lombok dan Sumbawa, dengan jumlah rumah terdampak mencapai 212.593 unit, dan jumlah yang telah terverifikasi rusak berat sebabyak 74.092 unit.

Melalui rapat koordinasi seperti ini, yang melibatkan seluruh kabupaten/kota, Wagub berharap dapat mempermudah Dinas PUPR dalam upaya sinkronisasi data bagi upaya penanganan hunian tetap dan penataan kawasan permukiman terdampak bencana.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perumahan Swadaya Direktorat Perumahan, Ir. Raden Johny Fajar Sopian Subrata, MA,  menyampaikan, rapat koordinasi diselenggarakan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH) untuk mendukung penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB.

“Masalah RTLH di tingkat Nasional angkanya saat ini mencapai 3,4 juta rumah. Data yang bisa jadi bisa bertambah lagi. Ini menjadi PR kita bersama,”katanya. “Dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, tidak hanya yang bersumber dari APBN namun juga dari dan APBD, dan Baznas, NTB termasuk salah satu provinsi yang tercepat dalam penanganan RTLH. Semoga pertemuan seperti ini dapat menjadi solusi untk percepatan pelaksanaan program serta pengawasan terhadap pembangunan rumah yang layak bagi masyarakat,” harapnya. hm

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Konjen Tiongkok Kunjungi Korban Gempa Lombok

MATARAM,  DS – Pemerintah  Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui perwakilan negara mereka mengikuti perkembangan gempa di Lombok. Perwakilanya bergegas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *