Rabu , 14 Juni 2017
Home / Ekonomi / Pemotongan DAU, Bukan Kiamat bagi NTB
Gubernur NTB Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi MA

Pemotongan DAU, Bukan Kiamat bagi NTB

MATARAM, DS – Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi mengatakan, sembilan arahan Presiden Joko Widodo terkait desain belanja tahun 2018 bagi kementrian/lembaga serta pemda di Indonesia, dipastikan bukanlah menjadi kiamat bagi NTB. Menurutnya, meski pemerintah akan mulai menggunakan formula dinamis sesuai dengan jumlah pendapatan — sehingga akan ada penyesuaian pemberian DAU — hal tersebut tidak perlu dirisaukan.

“Kalau nanti ada pemotongan DAU bagi NTB, kan tinggal kita sesuaikan saja, mana anggaran yang bisa kita sesuaikan. Prinisipnya, jika memang itu kebijakan pusat, ya wajiblah kita respon. Sekali lagi, itu bukan kiamat bagi provinsi NTB,” tegas Gubernur menjawab wartawan usai menghadiri sidang paripurna DPRD NTB tentang LKPJ Gubernur, Jumat (7/4).

TGB menegaskan, arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka pembahasan tentang pagu indikatif RAPBN 2018 pada Selasa (4/4) lalu di Istana Negara, merupakan bagian merespon situasi dan dinamika yang terjadi secara nasional akhir-akhir ini.

Ia mengatakan situasi pencapaian pendapatan dan penerimaan APBN justru mengalami kontradiksi dari perolehan tahun-tahun sebelumnya. Indikator yang nampak, yakni target penurunan pajak yang ditetapkan pemerintah malah tidak tercapai sesuai harapan.

Meski demikian, situasi tersebut di NTB malah tidak terjadi. Pasalnya, kontribusi PAD NTB malah menyumbangkan angka sebesar 34 persen lebih terhadap keseluruhan penerimaan.

“Tugas kita memperbesar porsi ini. Ini bukan soal belanja yang dikritik Mendagri dalam Musrembang kemarin. Tapi, dinamika yang terjadi perlulah kita cermati untuk mencari siasat yang terbaik, sehingga tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, kebijakan pemotongan DAU dan berlanjut ke pelarangan rapat-rapat di hotel yang diwacanakan Presiden Jokowi, dipastikan bukanlah merupakan sebuah kegagalan lobi pemda NTB maupun para wakil rakyat di DPR RI dan DPD mengawal kebijakan daerah di pentas nasional.

“Langkah pak Presiden bisa jadi, karena memang mengharuskan beliau melakukan efisiensi secara nasional khusus di porsi pembiayaan dan pengeluaran APBN. Kita siap mencermati dinamika itu untuk selanjutnya kita seseuaikan dalam APBD kita,” tandas Zainul Majdi. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Wagub Amin : H-7, Pengusaha Harus Bayar THR

MATARAM, DS – Tunjangan Hari Raya (THR) menyambut Idul Fitri menjadi hak pegawai yang harus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *