Jumat , 20 Juli 2018
Home / Ekonomi / Lotim Terbesar Pengirim Buruh Migran
Rakor dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dan instansi terkait di Kabupaten Lombok Timur

Lotim Terbesar Pengirim Buruh Migran

SELONG,DS-Penanganan dan tata kelola  Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Lombok Timur menjadi perhatian khusus Pemerintah Lombok Timur, dibuktikan dengan digelarnya rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dan instansi terkait di Kabupaten Lombok Timur terhadap perbaikan tata kelola  layanan Pekerja Migran Indonesia pada Rabu (19/7) bertempat di Puri Al-Bahrah, Sawing Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Timur yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur,  Andika Istujaya, menyampaikan bahwa NTB merupakan urutan keempat asal pekerja migran Indonesia, dan Lombok Timur menempati urutan ke dua setelah Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data BNP2TKI tahun 2017, Lombok Timur mengirim PMI sebanyak 15.230 orang, turun dari tahun sebelumnya sebanyak 19.274 orang. Sementara itu, sampai dengan Maret 2018, jumlah pekerja migran asal Lombok Timur baru mencapai 1.140 orang.

Guna memudahkan masyarakat Lombok Timur mendapatkan akses informasi terkait bagaimana menjadi pekerja migran yang legal. Pemerintah telah membangun Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Penempatan dan Perlindungan TKI yang diresmikan awal tahun ini sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan bagi warga Lombok Timur yang akan bekerja di luar negeri. Keberadaan LTSP P2TKI sebagai bagian dari perbaikan tata kelola layanan pekerja migran di Lombok Timur.

Meskipun telah mampu memberikan pelayanan dokumen yang cepat, mudah, murah dan aman, persoalan pekerja migran tidak selesai begitu saja hanya dengan adanya LTSP tersebut. Persoalan lain menyangkut kapabilitas, keterampilan pekerja migran masih ada.

Demikian pula dengan pemahaman pekerja migran terhadap hukum di negara tujuan atau tempatnya bekerja. Pengetahuan ini penting ketika pekerja menghadapi situasi yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman hukum agar tidak salah mengambil tindakan atau keputusan yang justru dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja itu sendiri, ungkap Andika.

Pekerja Migran seperti halnya pekerja lainnya, tentu memiliki hak yang sama untuk dilindungi dan difasilitasi, serta dilayani oleh negara. Negara wajib ada disetiap tahapan, sejak persiapan keberangkatan hingga kepulangan kembali para pekerja migran sampai di Tanah Air.

Kata Andika, melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah berharap kerjasama antara semua pihak semakin baik. Sehingga, layanan kepada calon pekerja migran semakin baik pula dan kedepan diharapkan terjadi transfer kemajuan dari negara yang menjadi lokasi penempatan pekerja migran. Harus diyakini bahwa menjadi pekerja migran tidak melulu sebagai penghasil remitan, tapi juga membawa perubahan.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK RI, Wagiran, mengungkapkan bahwa masih banyak permasalahan tentang tenaga kerja Indonesia maupun pekerja migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri terutama yang ke Timur Tengah dan Malaysia.

Berdasarkan data di tingkat Nasional, NTB menduduki peringkat pertama dan Lombok Timur pun merupakan peringkat pertama di NTB, dari banyaknya TKI yang dikirim ke luar negeri. Sehingga menghasilkan devisa yang banyak untuk Provinsi NTB maupun Kabupaten Lombok Timur.

Disisi lain dikatakan Wagiran, dari segi permasalahannya TKI dan PMI Lombok Timur merupakan tertinggi di Indonesia, ini merupakan tantangan terbesar bagi pemerintah. Karena itulah, tim dari Kementerian Koordinator PMK turun ke Kabupaten Lombok Timur dalam rangka mencari upaya-upaya yang akan dilakukan dan strategi ke depan supaya permasalahan TKI maupun PMI di Lombok Timur bisa terminimalisir.

Dikatakannya, untuk mengatasi permasalahn TKI, pada akhir 2017 lalu, pemerintah telah membuat regulasi dengan mengesahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja dan Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-undang No. 39 Tahun 2004.

Dan pada tahun 2018 sampai tahun 2019, pemerintah sedang menggodok peraturan turunannya yang berupa Peraturan Presiden dan 12 substansi Peraturan Pemerintah dan beberapa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai regulator turunan dari Keputusan Presiden tersebut.

Selain membuat regulasi yang menjadi dasar hukum perlindungan TKI, pemerintah juga mengupayakan banyak hal demi suksesnya para TKI. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi calon pekerja migran melalui berbagai cara.Seperti,memberikan sosialisasi dan advokasi yang reguler dan mendalam kepada calon pekerja migran dan meningkatkan keterampilan bagi calon pekerja migran.

“Pemerintah juga mendorong upaya pemberdayaan calon TKI dan TKI purna bisa dengan mengikutsertakan pihak swasta maupun masyarakat sipil agar mampu mewujudkan pekerja migran yang lebih berkompeten. Dan yang tak kalah pentingnya adalah meminimalkan praktik-praktik percaloan TKI/PMI,” pungkas Wagiran. (kis)

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

BSBR Karya Mandiri Ajak Siswanya Berbagi

MATARAM,DS — Balai Sosial Bina Remaja (BSBR) Karya Mandiri di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *