Senin , 18 September 2017
Home / Ekonomi / Langgar Tata Batas Menteri LHK STN Desak IZIN HTI PT SAN Dicabut di Lotim
Ketua STN Ahmad Rifai

Langgar Tata Batas Menteri LHK STN Desak IZIN HTI PT SAN Dicabut di Lotim

MATARAM, DS – Serikat Tani Nasional (STN) menilai PT. Sadhana Arif Nusa (SAN) telah melakukan pelanggaran atas terbitnya keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang mewajibkan setiap perusahaan harus melakukan pemetaan tata batas terlebih dahulu sebelum melakukan eksploitasi di kawasan hutan.

Parahnya, pemprov NTB melalui Gubernur NTB terkesan membiarkan PT SAN melakukan praktek ekploitasi di kawasan hutan di Lombok Timur sejak 6 tahun lalu tanpa sekalipun melakukan peneguran apapun. Padahal, eksploitasi besar-besaran itu telah membuat sebanyak 160 kepala keluarga (KK) warga dusun Senanggalih Selatan telah terusir keluar dari lahan mereka.

Ketua STN Ahmad Rifai mengatakan, dari hasil penelusuran pihaknya sudah banyak pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan, terkait ekploitasi lahan hutan di Lotim guna ditanami berbagai macam kayu. Diantaranya, kayu turi yang diklaim akan dipergunakan sebagai bahan omprongan tembakau.

Namun faktanya, bibit kayu turi yang diprogramkan PT SAN, malah gagal tumbuh. Indikatornya, para petani tembakau di Lombok Timur masih sekitar 75 persen menggunakan kayu lokal,yakni jenis imbe dan asem. “Jadi, program ekploitasi hutan yang dijanjikan untuk konservasi lahan oleh PT SAN menggunakan kayu turi gagal total di masyarakat. Bukannya untung, malah hutan kita yang rusak”  tegas Rifai menjawab wartawan, Minggu (17/9).

Ia mengaku, masyarakat yang selama ini menjaga areal hutan telah dipaksa keluar oleh pihak perusahaan. Akibatnya, kayu hutan produksi telah banyak yang hilang, untuk selanjutkan pihak perusahaan menjualnya ke petani tembakau. “Kondisi inilah yangmenyebabkan hutan gundul dan musibah banjir di Sembaliabeberapa waktu lalu itu,” kata Rifai.

Menurutnya, terbitnya izin hutan tanaman industri (HTI) PT SAN di NTB seluas 3.810 hektare oleh Gubernur NTB. Diantaranya, di Lotim seluas 1794 Hektar yang diterbitkan mantan bupati HM. Sukiman Azmy dan di KLU, dan Loteng mencapai luasan 2016 hektare telah membuat rusaknya hutan produksi di tiga wilayah tersebut.

Parahnya, masyarakat di pinggir areal hutan telah banyak terusir dari wilayahnya mereka. Oleh karena itu, ia berharap Presiden Joko Widodo yang konsisten memiliki program redistribusi lahan lewat program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan perhutanan sosial agar dapat turun menerjunkan tim asesor penanganan konflik tenorial kawasan hutan di NTB, sehingga konflik lahan antara masyarakat dengan PT SAN dapat tuntas secepatnya.

“Tapi yang utama Bupati Lotim saat ini dan Gubernur NTBagar membatalkan surat rekomendasi pemberian IUP HKK HTI PT SAN. Begitupun Menteri LHK agar pula encabut dan membatalkan izin HTI PT SAN, yakni SK Menteri LKH No SK 256/menhut-II/2011 tentang pemberian izin IUP HKK HTI,” ujar Rifai.fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

NTB KEMBANGKAN STRATEGI ENTASKAN KEMISKINAN DARI DESA

MATARAM,DS-Saat ini desa selalu identik dengan tingkat kemiskinannya paling tinggi. Padahal sesungguhnya desa memiliki potensi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *