Rabu , 14 Juni 2017
Home / Ekonomi / Gubernur : DMB Akan Bayar Setoran Bertahap
TGH. Muhamad Zainul Majdi MA

Gubernur : DMB Akan Bayar Setoran Bertahap

MATARAM, DS – Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi menegaskan, PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) berkomitmen akan menyerahkan setoran deviden dan penjualan saham milik pemerintah daerah sebanyak 6 persen di PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) secara bertahap.

TGB mengatakan dari hasil komunikasinya dengan Dirut PT. DMB, justru mereka tidak sanggup menyerahkan seluruhnya kewajibannya ke pemda NTB. Sebab, mereka butuh waktu yang cukup lama untuk memprosesnya dengan mitranya.

“Bagi saya apapun mekanisme dan proses yang ada. Prinsipnya, ada kesanggupan dan titik terang soal polemik kesimpang siuran kelanjutan penjualan saham dari managemet PT. DMB,” tegas Gubernur menjawab wartawan, Sabtu (3/6).

Menurutnya, pembayaran kewajiban oleh PT DMB direncanakan akan tuntas pada triwulan ketiga atau pertengahan tahun ini. Bahkan, saat ini, sudah ada sebagian dana dari setoran deviden dan penjualan saham milik pemerintah daerah sebanyak 6 persen di PT. NNT itu telah masuk ke rekening daerah.

Oleh karena itu, TGB mengatakan, tidak harus turun tangan menyelematkan perusahan yang sahamnya dimiliki tiga pemda tersebut. Yakni, pemprov NTB, pemkab Sumbawa dan KSB.

“Ngapain saya harus turun ngurusi langsung DMB. Kan kata Dirutnya, ada setoran masuk. Namun berapa nilainya yang masuk, silahkan konfirmasi ke Pak Andi Hadianto selaku Dirut PT. DMB. Informasi itu disampaikannya ke saya beberapa hari lalu,” ujar Zainul Majdi.

Terkait ancaman DPRD NTB melalui Komisi III bidang Keuangan dan Perbankan yang berencana tidak akan melanjutkan pembahasan KUA/PPAS APBD Perubahan 2017 jika hingga Juni ini, setoran PT.DMB tidak masuk.

Gubernur menambahkan, akan segera menyikapi ancaman para anggota DPRD NTB tersebut. “Nantilah kita bicarakan baik-baik, bila perlu saya hadirkan Dirut PT. DMB untuk menjelaskan ke kawan-kawan anggota dewan,” tandas Zainul Majdi.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD NTB Johan Rosihan mengaku, ketegasan sikap Gubernur sangat ditunggu oleh publik. Mengingta, sikapnya yang selama ini diam, membuat publik semakin bertanya-tanya. Mengingat, penjualan saham telah menjadi polemik sejak awal.

“Karena sudah molor setahun, maka pak Gubernur wajib bertanggungjawab atas masalah ini selaku kepala daerah. Caranya, mengambil alih masalah ini melalui RUPS, sehingga dapat menghadirkan Dirut PT. DMB,” tegasnya.

Johan mengancam akan bersikap tegas apabila saham belum juga dibayar hingga bulan Juni. Mengingat, masalah ini sangat serius dan tidak bisa dianggap main-main. “Kita akan lihat dalam KUA/PPAS APBD 2017 ini, jika tidak masuk lagi soal deviden dari PT. DMB, maka wajarlah jika kita bersikap tegas. Yakni, tidak melanjutkan pembahasan APBD tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, bukan hanya harga penjualan saham yang belum dibayar, dividen atas kepemilihan saham pada PTNNT juga sampai saat ini tidak pernah disetor ke daerah. Jumlah dividen yang akan diterima PT DMB sebesar 18 juta dolar Amerika atau setara dengan Rp 234 miliar.

Selanjutnya, uang Rp 234 miliar tersebut, sebanyak 10 persen untuk PT DMB, sisanya dibagi ke pemprov NTB 40 persen, Pemkab Sumbawa Barat 40 persen dan Pemkab Sumbawa 20 persen. Sedangkan dari hasil penjualan saham, PT DMB akan mendapatkan uang sekitar Rp 700 miliar sampai dengan Rp 1 triliun. Angka pastinya, PT DMB sendiri tidak pernah menyampaikan secara transparan.

Johan menyebutkan, dividen dari PT DMB telah dimasukkan sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016. Namun ternyata belum dibayar, kemudian dividen bersama harga penjualan saham dimasukkan lagi dalam APBD 2017. “Pokoknya, Juni itu kita sudah bahas APBD-P 2017, jangan sampai kita keliru lagi. Posisinya saat ini harus diperjelas soal pembayaran saham itu. Jika memang ada masalah di internal DMB, maka ambil alih dong melalui pengganti Dirut PT. DMB,” tandasnya. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Wagub Amin : H-7, Pengusaha Harus Bayar THR

MATARAM, DS – Tunjangan Hari Raya (THR) menyambut Idul Fitri menjadi hak pegawai yang harus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *