Kamis , 3 Mei 2018
Home / Ekonomi / Fraksi PDIP Sebut Ekonomi NTB Tumbuh Lambat
Drs. Ruslan Turmudzi

Fraksi PDIP Sebut Ekonomi NTB Tumbuh Lambat

MATARAM, DS –  Peningkatan pertumbuhan ekonomi selama empat tahun di wilayah NTB mencapai 1,49 persen, dinilai masih belum menggembirakan. Hal itu menyusul, pertumbuhan pertumbuhan ekonomi non tambang jika dikalkulasikan rata-rata pertahunnya hanya sebesar 0,37 persen dari angka pertumbuhan awal tahun 2013 mencapai 5,61 persen. Sementara kondisi akhir tahun 2017 adalah sebesar 7,1 persen.

Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB Drs. Ruslan Turmudzi mengatakan, jika mengacu pada data pertumbuhan ekonomi, jelas angka pertumbuhan NTB selama empat tahun terakhir terlihat melambat dan sangat rendah.

Menurutnya, jika merujuk data laporan pertanggung jawaban (LKPJ) tahun 2017 dan LKPJ akhir masa jabatan tahun 2013-2018 yang disampaikan oleh Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi dalam sidang paripurna sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak mencapai target terjadi pada tahun 2015 dan 2016.

“Kalau mau jujur, jika kita melihat realisasi belanja SKPD yang menunjang pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai diatas 90 persen. Sementara, pencapaian pertumbuhan ekonomi kita rendah. Maka, itu artinya, ada persoalan di internal SKPD pemprov NTB,” ujar Ruslan Turmudzi menjawab wartawan, Senin (30/4).

Dalam pandangannya ada sejumlah persoalan yang mendasari sehingga pelambatan pertumbuhan ekonomi terjadi NTB selama empat tahun terakhir. Diantaranya, lemahnya perencanaan anggaran dan program kegiatan, indikasi dugaan timpang tindih pembiayaan, sehingga anggaran menjadi tidak tepat sasaran dan lemahnya koordinasi terkait singkronisasi program antara pemerintah pusat, pemprov NTB dan 10 pemda kabupaten/kota di NTB selama ini.

“Jadi, jangan heran jika angka kemiskinan kita melambat penurunannya karena memang pertumbuhan ekonomi kita juga tidak naik signifikan selama empat tahun terakhir ini,” tegas Ruslan.

Terkait pendapatan daerah yang diklaim naik mencapai Rp 5, 83 triliun lebih pada tahun 2017 lalu, menurutnya, realisasi pendapatannya malah banyak didominasi oleh dana perimbangan yang tidak lain merupakan penerimaan dari Pemerintah Pusat. Padahal, seharusnya pemprov NTB harus bisa dan mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Sehingga, pembiayaan program dan kegiatan pembangunan di daerah dapat berjalan.

“Hanya peningkatan PAD di optimalkan. Karena peningkatan realisasi pajak justru dipicu adanya perubahan tarif berdasarkan perda yang baru. Yakni, awalnya tarif pajak kendaraan bermotar sebesar 15 persen kini menjadi 17 persen,” tandas Ruslan Turmudzi. fahrul

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

NTB EKSPOR 30.000 TON JAGUNG KE FILIPINA

MATARAM,DS-NTB menargetkan ekspor sebanyak 30.000 ton jagung hasil produksi tahun 2018 ke Filipina. Saat ini …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *