Minggu , 2 Desember 2018
Home / Ekonomi / BUMDes Panggung Lestari Raup Pendapatan Rp 3 Miliar
Direktur Bumdes Pangung Lestari, Eko Pambudi (kiri) memegangi laptop untuk melihat laporan pemasukan di salah satu unit usaha Kampung Mataraman

BUMDes Panggung Lestari Raup Pendapatan Rp 3 Miliar

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perannya meningkatkan dan memajukan ekonomi masyarakat desa terlihat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Adalah, BUMDes Panggung Lestari yang telah mengantarkan Pemerintah Desa Panggungharjo menyabet predikat sebagai Juara Nasional Lomba Desa tahun 2014-2015. Sehingga, BUMDes ini menjadi rujukan lebih dari 250 desa di Indonesia saat ini.

FAHRUL MUSTOFA

Berjarak sekitar 15 menit dari pusat Kota Yogyakarta, BUMdes yang didirikan tahun 2013 lalu. Kini, berkembang begitu pesat, bahkan pendapatannya hingga September tahun ini mencapai Rp 3 miliar.

Padahal, modal awal yang dikucurkan waktu pendiriannya hanya sebesar Rp 37 juta. “Dan penyertaan modal kembali diberikan pada tahun 2015 oleh pemerintah desa mencapai Rp 287 juta. Selebihnya tidak ada lagi,” ujar Direktur Bumdes Pangung Lestari, Eko Pambudi saat menerima rombongan pres trip Jurnalis Parlemen dan Biro Humas Pemprov NTB, Kamis (29/11) kemarin.

Ia mengatakan, awal merintis BUMDes dirasa sangat sulit. Namun dengan kegigihan yang dilakukannya, BUMdes itu bisa berkembang. Apalagi, pihaknya melibatkan masyarakat kelompok marjinal yang ada di lingkungan tersebut untuk bisa masuk dan bekerja sebagai karyawannya.

Menurut Eko, kelompok marjinal tersebut antara lain penyandang disabilitas, pemuda putus sekolah, lansia, dan perempuan kepala rumah tangga. “Untuk ketenagakerjaan, dari 80 naker melibatkan 95 persen warga Panggungharjo dari kelompok marjinal. Mereka kelompok masyarakat yang tidak lagi dapat diserap, kami bisa serap,” ungkapnya.

“Jadi, menjadi kewajiban kami untuk menampung mereka,” lanjutnya.

Hal tersebut berkaitan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui BUMdes. Penyerapan dilakukan pada lima unit usaha milik BUMDes Panggungharjo.

Kelima unit tersebut yakni jasa pengelolaan sampah, jasa pengeloaan barang bekas, pengelolaan minyak jelantah, swalayan desa, dan Kampung Mataraman.

“Salah satunya sudah dalam wujud perseroan bekerjasama dengan satu di antara perusahaan dan koperasi. Itu agar warga bisa turut mengelola dan langsung terlibat,” jelasnya.

Warga juga dapat memantau perkembangan BUMDes melalui aplikasi. “Melalui sistem aplikasi pengelolaan BUMDes, warga desa berkesempatan untuk tahu perkembangan BUMDes,” ungkapnya.

Sebuah pencapaian besar bagi BUMDes Panggungharjo, pendapatan hingga September ini pun mencapai Rp 3 miliar.

Perkembangan tersebut sangat signifikan dari tahun lalu. “Di 2017 selama satu tahun mencapai Rp 2,1 miliar. Tahun ini baru delapan bulan bisa mencapai Rp 3 miliar,” jelas Eko

Dibukanya unit usaha baru menjadi satu di antara faktor meningkatnya pendapatan BUMDes ini. Apalagi, setiap unit usaha yang dibuka, pihaknya selalu menyusun bisnis plan terlebih dahulu. Sehingga jelas gambaran untung-ruginya. “Satu di antaranya Kampung Mataraman ini. Saat enam bulan pertama dibuka pendapatannya sekitar Rp 890 juta,” tutur Eko.

Faktor lain yang juga berpengaruh pada pesatnya perkembangan BUMDes ini yakni kemampuan untuk memahami level BUMDes.

“Harus memahami BUMDes ini ada di mana. Jika berkaca pada siklus bisnis biasanya ada tahapan mulai, tumbuh, dan dewasa,” papar Eko.

“Diidentifikasi kita berada pada level mana. Karena dimensi permasalahan juga berbeda-beda. Pendekatannya tergantung dengan masalah yang dihadapi,” kata dia.

Menjadi kunci yakni jiwa enterpreneur yang besar agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi. “Apa yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana untuk mengelola jiwa enterpreneur,” tandas Eko.

Ia mengakui, agar BUMdes bisa berkembang dengan baik, maka pihak Kepala Desa (Kades) dan BPD diharapkan tidak melakukan intervensi apapun. Sebab, kepercayaan menjadi kunci bagi perkembangan sebuah BUMdes.

Eko menuturkan, kapasitas politik seorang Kades harus benar, lantaran mereka akan menghasilkan kebijakan politik yang jelas dan benar bagi masyarakat.

“Kalau pak Kades dan BPD di kepengurusan BUMDes adalah penasehat. Jadi, tugasnya adalah menasehati dan bukan menghakimi, kalau itu dilakukan maka kinerja BUMDes akan jalan,” tandasnya. (**)

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

75 Persen Hutan di Pulau Sumbawa Gundul

MATARAM, DS – Sekitar 75 persen kawasan hutan di Wilayah Pulau Sumbawa dalam kondisi gundul. Tingkat kerusakan yang kian parah itu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *