Rabu , 21 November 2018
Home / Ekonomi / 75 Persen Hutan di Pulau Sumbawa Gundul
Nurdin Ranggabarani MH

75 Persen Hutan di Pulau Sumbawa Gundul

MATARAM, DS – Sekitar 75 persen kawasan hutan di Wilayah Pulau Sumbawa dalam kondisi gundul. Tingkat kerusakan yang kian parah itu dipicu praktik pembukaan lahan yang dilakukan secara tidak terkendali. Parahnya, pembalakan dan penjarahan kayu-kayu hutan di kawasan yang masuk pada Taman Nasional Gunung Tambora juga tak bisa terhindarkan saat ini.

          “Kerusakan hutan di Pulau Sumbawa terjadi merata di lima kabupaten. Dimulai dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Bahkan, kawasan hutan yang berada di Taman Nasional Gunung Tambora yang wilayahnya masuk dalam dua kabupaten, yakni Kabupaten Bima dan Dompu tidak luput dijarah untuk kepentingan pembukaan lahan oleh  oknum tidak bertanggungjawab,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani MH menjawab wartawan, Jumat (9/11).

          Nurdin mengaku prihatin atas kondisi rusaknya hutan di wilayah Pulau Sumbawa itu. Sebab, perambahan hutan terpantau telah merusak daerah tangkapan air yang cukup luas, bahkan rehabilitasi yang dilakukan bisa gagal karena tanaman banyak yang disemprot menggunakan herbisida untuk dijadikan perladangan.

          “Memang, tidak kita nafikkan program penanaman jagung berdampak positif kepada perekonomian warga, tapi jauh daripada itu dampak negatifnya akibat program itu, adalah kerusakan lingkungan. Apalagi, praktik perambahan untuk perladangannya menggunakan penyemprot herbisida,” jelas dia.

          Hal serupa dilontarkan, Anggota DPRD NTB asal Kabupaten Bima, Rayhan Anwar. Politisi Nasdem itu membenarkan, jika praktik pembalakan liar juga terjadi di dalam kawasan hutan yang berada di Bendungan Pela Parado di wilayah Kabupaten Bima.

          Menurut Rayhan, tanda-tanda kerusakan hutan di Pulau Sumbawa, mulai masif terjadi setelah pemerintah daerah menggalakkan program penanaman jagung secara massal di wilayah itu, akibatnya hutan-hutan yang dulunya lebat kini habis di babat untuk kepentingan pembukaan lahan jagung.

          “Karena itu, kami mengusulkan pemprov NTB harus memasukkan program pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan hutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB tahun 2018-2023,” tegas dia.

          Terpisah, Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (PHKSDAE) Dinas LHK NTB,  Mursal, SP, MM menjelaskan, sekitar 578 ribu lahan hutan kritis yang ada di NTB, sebagian besar akibat perambahan hutan.

Meski demikian, ia tak menyebutkan angkanya secara pasti. Namun, Mursal mengatakan aksi perambahan hutan dalam satu hari bisa puluhan hektar. Tapi jika pembalakan liar, karena mereka hanya menebang pohon yang ukuran besar, dalam satu hari mereka hanya bisa sekitar setengah are.

          “Tapi kalau perambahan hutan itu, dia masif. Mereka menggunakan buruh, hutan dibakar. Sebelum bertanam, dia semprot rumput-rumput yang ada. Jadi tak memungkinkan  hidup tanaman musiman karena disemprot dengan  herbisida,’’ ungkapnya.

          Mursal menjelaskan, Hutan Kemasyarakatan (HKm) non program banyak ditemukan aksi perambahan. Bahkan, mereka melakukan perambahan hutan terlebih dahulu kemudian baru mengajukan izin HKm. Menurutnya, perambahan hutan seperti ini tak terkendali khususnya di Pulau Sumbawa.

          Luas kawasan hutan di  NTB 1.071.722,83 hektar,  terdiri dari hutan lindung seluas 449.141,35 hektar  (41,91 persen), Hutan Produksi seluas 448.946,08 hektar  (41,89 persen) dan Hutan Konservasi seluas 173.636,40 hektar  (16,20 persen). Sementara itu, jumlah lahan kritis di NTB sebanyak 578.645,97 hektar.

          Dengan rincian, kondisi  sangat kritis sekitar 23.218,61 hektar, kritis sekitar 154.358,31 hektar dan agak kritis seluas  401.069,05 hektar. Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 94.263,03 hektar  dengan luasan terbesar berada di Kabupaten Bima sebanyak 42.527,09 hektar. NTB menargetkan  peningkatan luas penutupan lahan sebesar 2,5 persen atau seluas 50.000 hektar dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini ditindaklanjuti dengan skema rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

          Terkait dengan penegakan hukum terhadap aksi pembalakan liar di NTB, catatan Dinas LHK NTB pada kurun waktu 2011 – 2015 terdapat 146 kasus. Dengan 55 kasus diantaranya mendapatkan vonis yang didominasi oleh kasus pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen legalitas kayu dan kasus penebangan hasil hutan kayu secara tidak sah.

          Tahun 2016, terdapat 20 kasus yang ditangani dengan rincian 11 kasus sudah P.21, 2 kasus P.19, 2 kasus dalam tahap penyelidikan dan 5 kasus dalam tahap penyidikan. Kayu sitaan sebanyak 60 meter kubik atau sebanyak 7 truk status P.21 dan 2 kasus sebanyak 100 meter kubik (5 fuso) dalam tahap penyidikan. Kayu temuan berupa kayu jati log sebanyak 1.817 batang, kayu jati olahan sebanyak 2.946 batang dengan total volume sebanyak 270,9 meter kubik  yang merupakan hasil operasi gabungan di Sumbawa  dan sebanyak 6 m3 hasil operasi gabungan di Dompu.

          Untuk tahun 2017 ini, Dinas LHK  NTB sedang mengusut 39 kasus pembalakan liar. Dari 39 kasus yang ditangani, 22 kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan, 9 kasus masih P19 dan 12 kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sebanyak 3 kasus yang masih P19 lantaran ada tersangka ada yang melarikan diri ke daerah lain, bahkan ke luar negeri seperti Malaysia. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

UMP NTB 2019 Naik 10,283 Persen

MATARAM, DS – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) NTB 2019 …

No comments

  1. Your comment is awaiting moderation.

    lombok tengah jugak gudul alam yang dulu indah sekarang hilang saya harep pemerintah ntb melakukan penghijauan dan pengawasan yang ketat kepada daerah2 pergunungan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *