Jumat , 18 Agustus 2017
Home / Hukum

Hukum

LP DIMINTA TERUS BERBENAH, 1.296 NAPI DAPAT REMISI

MATARAM,DS-Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi meminta kepada seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan (LP) untuk segera berbenah diri, meningkatkan integritas, serta menyatukan tekad dalam mewujudkan pemasyarakatan yang lebih baik. “Mari buktikan bahwa pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum yang mampu mewujudkan reformasi hukum dengan melakukan pembenahan secara komprehensif dan nyata,” tegas Gubernur …

Read More »

Wagub Amin Bantah IC Langar Aturan

MATARAM, DS- Wagub H. Muhamad Amin membantah adanya dugaan pelanggaran aturan dalam penganggaran di mega proyek pembangunan Islamic Center (IC) yang telah diresmikan penggunaanya pada September tahun 2016 lalu. Amin mengklaim semua proses telah dilakukan sesuai mekanisme. “Kan semuanya lewat persetujuan DPRD NTB dan lembaga lainnya telah pula melakukan audit. …

Read More »

SIAPA BILANG BERPOLIGAMI TIDAK BAHAGIA?

SELONG,DS-Tak banyak laki-laki yang mampu menjalankan praktik poligami. Begitu juga dengan kaum Hawa, sangat sedikit yang siap lahir bathin untuk menjalankan biduk rumah tangga bersama pasangan yang berpoligami. Namun, bagi Ust. L. Fadli Said yang merupakan salah seorang aktifis Hidayatullah, hidup berumah tangga dengan istri yang lebih dari satu telah …

Read More »

Aksi Unjuk Rasa Klaim Pemilik Lahan Poltekpar Puluhan Tomas dan Toga Puyung Desak Pemprov NTB Tindak Tegas  

MATARAM, DS – Puluhan tokoh masyarakat (tomas) dan tokoh agama (toga) di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah mendesak Pemprov NTB bertindak tegas atas ulah puluhan warga yang mengklaim  pemilik lahan di lokasi pembangunan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di wilayah setempat.   Para tomas dan toga itu mengaku resah atas adanya …

Read More »

KPK dan Ombudsman Sinergi Dorong Perbaikan Layanan PTSP NTB 

MATARAM, DS  – KPK bersama Ombudsman RI menilai pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPMT) masih butuh perbaikan. PTSP NTB sebenarnya sudah berjalan baik, namun akan tidak berfungsi jika menyangkut kewenangan dari pusat.   “Kondisi itu berdampak rawannya, praktik layanan perizinan di daerah akan terjadinya  tindak korupsi,” ungkap Kepala Ombudsman …

Read More »

Sekda NTB Ajak Semua Pihak Bantu Urus TKI

MATARAM,DS – Sekretaris Daerah (Sekda), Dr. H. Rosiady Sayuthi, meminta semua pihak tidak berpangku tangan terkait penanganan buruh migran di NTB. Untuk ia mengajak semua stakeholder untuk memperhatikan hak dan kewajiban para TKI. Meski dari sisi kewenangan merupakan tugas sepenuhnya dari Pemerintah Pusat, ada ruang Pemda NTB melakukan action plan …

Read More »